Sentani – Ketua Umum LSM Papua Bangkit Ir. Hengky H. Jokhu mengecam rencana kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang.
“Saya baru dengar setelah tiba di Jayapura bahwa, ada rencana DPRD melakukan kunjungan kerja keluar negeri. Di era inflasi, di era krisis global, anggota dewan yang terhormat ini ingin melakukan kunjungan kerja ke Jepang itu rasanya seperti kurang memiliki nurani karena rakyat lagi susah,” kata Hengky saat ditemui di Kota Sentani, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, kalau punya uang contohnya 1 atau 2 miliar itu lebih bagus turun ke rakyat, lakukan pemulihan ekonomi melalui uang tersebut daripada menghambur-hamburkan uang itu keluar negeri.
Ia berpandangan, jika perjalanan dinas luar negeri wakil rakyat ini sudah masuk dalam program kerja dewan, maka program kerja yang dibuat oleh manusia dalam hal ini anggota dewan yang terhormat itu tinggal dirubah saja.
“Jadi itu bukan kitab suci, sehingga harus wajib hukumnya itu dilakukan oleh setiap anggota dewan, oh itu tidak ada,” tuturnya.
Karena bagi mantan Ketua KADIN Kabupaten Jayapura ini, perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar negeri wakil rakyat pada prinsipnya harus merujuk pada kepentingan publik yang bersifat urgen. Kemudian, yang kedua dari perjalanan dinas luar negeri itu apa urusannya, apa urgensinya.
“Jepang tidak punya investasi yang besar di Kabupaten Jayapura, tidak ada. Kabupaten Jayapura juga tidak pernah ekspor hasil komoditi unggulan yang istimewa, apakah itu coklat (kakao), ikan atau kayu dari sini ke Jepang. Semua itu cerita omong kosong, Kabupaten Jayapura juga bukan daerah tujuan wisata yang paling menjanjikan untuk para veteran perang di Jepang,” papar Hengky.
Ia menilai, perjalanan dinas tersebut hanya sekedar jalan-jalan dengan menggunakan uang rakyat dengan menghambur-hamburkan uang rakyat begitu saja tanpa ada hasil yang jelas.
“Jadi, kunjungan ke Jepang itu tujuannya untuk apa, apakah untuk foya-foya, hura-hura, euforia, menghambur-hamburkan uang rakyat, uang negara atau daerah itu sama saja bhullshit. Kami dari LSM Papua Bangkit mengecam perjalanan dinas keluar negeri para anggota dewan yang terhormat, karena tidak akan memberikan hasil bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” kecamnya.
“Kemudian, yang kedua itu tidak ada manfaat apapun yang bisa kita dapat dari perjalanan anggota dewan itu ke Jepang,” tegasnya.
Hengky menambahkan, jika memang mereka (dewan) memiliki niat untuk keluar negeri, tidak usah keluar negeri, lebih baik undang saja duta besarnya, atase ekonominya mempresentasikan mereka punya konsep bagaimana cara membangun kerjasama dengan Jepang.
“Kenapa musti jauh-jauh, ramai-ramai kesana, undang saja dubesnya atau atase ekonominya. Ini kita punya konsep, mau buka kerjasama dengan Jepang, bagaimana menurut duta besar Jepang, itu jauh lebih bagus dan lebih efisien,” katanya.
“Kan semua kedutaan Jepang dan konsulat jenderal Jepang itu ada semuanya, atase bidang ekonomi, bidang pariwisata dan sosial budaya juga ada semua. Silahkan undang mereka, mari bicara dengan mereka. Kenapa musti kalian repot-repot kesana, yang hanya membuang-buang uang saja,” imbaunya.
Hengky juga mengingatkan, pemerintah, pegawai negeri termasuk anggota dewan terhormat, apakah honor atau biaya perjalanan dinas itu dibayar dari pajak rakyat.
“Pajak itu sekarang persoalan yang sangat sensitive dan kalau mau jujur, bapa juga rugi setiap tahun bayar pajak. baik itu pajak tanah, pajak bangunan dan pajak kendaraan bermotor itu, bapa sebenarnya merasa rugi kalau uang pajak bapak itu dipakai hanya untuk jalan foya-foya ke Jepang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo ketika dikonfirmasi wartawan media online ini menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar terkait rencana perjalanan dinas atau kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Jayapura di Jepang.
“Kita belum bisa komentar, karena tahapan proses (rencana kunker) itu masih jalan. Kita bisa komentar itu, kalau semuanya sudah oke baru buang ke publik. Kalau belum beres, kita belum bisa komentar,” jawab Klemens.
Dari informasi yang diperoleh Pasificpos, perjalanan dinas atau kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Jayapura itu direncanakan pada akhir bulan Maret 2023 mendatang dan ditaksir akan menggunakan dana mencapai belasan miliar rupiah.
