Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyoroti usulan anggaran sebesar Rp 367 miliar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.
Permintaan tambahan anggaran tersebut berasal dari KPU Papua sebesar Rp 168 miliar, Bawaslu Papua Rp 151 miliar, Polri Rp 29 miliar, dan TNI Rp 19 miliar. Besaran angka ini mendapat perhatian dari Dr. Ir. Albert Meruje, A. Md. Tek. ST. MT. IPM, politisi Partai NasDem yang juga Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua.
Menurut Albert, usulan anggaran ini patut dipertanyakan, terutama mengingat kondisi ekonomi Papua yang sedang lesu.
“Saat ini rakyat sedang bertanya-tanya. Mau dibawa ke mana provinsi ini?” ujarnya saat ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Selasa (4/3/2025).
Albert menyoroti bahwa usulan anggaran PSU bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara. Instruksi ini telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833 serta Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 900/11/1804, yang mengatur penghematan anggaran di seluruh daerah.
“Ini bicara tentang efisiensi anggaran, tapi kenapa justru ada permintaan yang begitu besar untuk PSU?” cetusnya.
Albert juga menegaskan bahwa KPU Papua harus terlebih dahulu melaporkan penggunaan anggaran Pilkada 2024 sebelum meminta tambahan dana.
“Yang Rp 155 miliar saja belum ada pertanggungjawaban, sekarang minta tambah lagi. Jadi, sebelum PSU ini dilaksanakan, harus ada audit dulu. Anggaran Rp 367 miliar ini harus dirinci, kegiatan yang tidak perlu harus dipangkas,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR Papua, Albert menilai bahwa ada beberapa pos anggaran yang dinilai tidak efisien, seperti kampanye di media nasional dan kampanye umum yang memakan biaya besar.
“Anggaran ini lebih baik dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak anak-anak Papua yang belum membayar SPP di luar negeri, pasien rumah sakit yang tidak bisa berobat karena kekurangan anggaran, dan infrastruktur jalan yang masih rusak. Ini yang seharusnya jadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak lesunya perekonomian Papua terhadap masyarakat.
“Pedagang tidak bisa jualan, proyek-proyek mandek, petani tidak punya pembeli. Semua masih menunggu kebijakan dari pusat. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana bisa kita menggelontorkan anggaran sebesar Rp 367 miliar untuk PSU?” tambahnya.
Albert juga menegaskan bahwa Pejabat Gubernur Papua yang ditunjuk melalui SK Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran ini.
“Pejabat Gubernur harus memberikan pertanggungjawaban kepada Depdagri, yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kalau provinsi tidak punya uang, jangan dipaksakan. Jangan malah membebani rakyat dengan anggaran yang tidak jelas,” tegasnya.
Meski demikian, sebagai wakil rakyat, Albert menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua.
“Rakyat Papua butuh solusi nyata, bukan pembengkakan anggaran yang tidak transparan. Ini saatnya kita berpikir ulang dan memprioritaskan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.(Tiara)
