Jayapura, – Selain memperhatikan kebutuhan akan bahan makanan untuk masyarakat Papua, DPR Papua juga memperhatikan kesehatan masyarakat Papua yang ada di Kota Jayapura dengan memberikan satu paket cuci tangan di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
Pembagian satu paket cuci tangan ini telah dibagikan di tiga titik di Kota Jayapura. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi masuknya covid-19 ke dalam tubuh, sehingga masyarakat dengan mudah mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan.
Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir mengatkan, selain menyalurkan bahan makanan (Bama) kepada masyarakat Papua, tapi pihaknya juga membagi-bagikan satu paket alat cuci tangan kepada masyarakat Kota Jayapura dan Mahasiswa.
“Di tiga titik itu adalah, satu paket dipasang di seputaran Dok V atas, Dsitrik Jayapura Utara, 1 paket di Klofkam, Kelurahan Gurabesi, RT 04/RW 05. Dan rencana besok, (hari ini.Red) kami juga akan serahkan 1 paket di Kelurahan Entrop RT 12/RW 10,” kata Boy Markus Dawir kepada Pasific Pos lewat via selulernya, Minggu (26/04), semalam.
Boy Dawir mengungkapkan, selain menyalurkan bahan makanan, pemberian paket cuci tangan ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian DPR Papua kepada masyarakat agar masyarakat selalu menjaga kebersihan ditengah wabah corona.
“Memang baru di tiga titik yang sudah kami pasang, tapi kami akan akan upayakan untuk menambah lagi sebanyak-banyaknya, sehingga disetiap titik atau tempat semua bisa dibagikan.
Ini juga supaya masyatakat selalu ingat akan pentingnya menjaga kebersihan. Sebab dengan sering mencuci tangan secara tidak langsung masyarakat sudah menjaga kesehatannya. Karena dari hal yang kecil kita dapat melakukan hal-hal yang besar,” ujar Boy Dawir yang akrab di sapa BMD.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, pihaknya melakukan ini semata-mata untuk membantu masyarakat dan juga mahasiswa di Kota Jayapura.
Yang jelas tandas BMD, apa yang pihaknya lakukan ini semata mata ingin membantu masyatakat dan ini bukan proyek sehingga tidak ditenderkan dan bisa menjadi perhatian kita semua.
Sehingga lanjut BMD, dalam masa pencegahan covid-19, kita sama-sama turun, baik pemerimtah kota, pemprov, pemerintah pusat termasuk BUMN juga para pengusaha yang ada di Kota Jayapura.
“Kami pun berharap semua punya niat untuk bisa membantu masyarakat dalam menanggulangi covid-19. Jadi sekarang kita DPR yang turun untuk membuka niat-niat dari masing-masing pihak, supaya semua bisa terjun untuk mendukung dan kita sama sama mencegah jangan sampai banyak korban berjatuhan akibat serangan virus corona di Kota Jayapura,” imbuhnya.
Selain itu kata BMD, pihaknya juga telah menerima banyak laporan dari masyarakat bahwa hingga hari ini belum ada dukungan bama dari pemerintah untuk masyarakat yang ada dalam Kota Jayapura
“Padahal masyarakat sudah di karantina sejak 26 Maret sampai hari ini, tapi bantuan bama dari pemerintah untuk masyarakat kota belum tersalurkan semua. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh,” bebernya.
Oleh karena itu legislator Papua ini menghimbau untuk saling berkoordinasi sehingga mungkin bisa membangun kerjasama dengan pihak kepolisian. Sebab Wakapolri juga sudah memberikan arahan kepada semua Polres untuk mendata masyarakat yang kurang mampu untuk bisa dibantu bama.
“Jadi misalnya kalau pemerintah daerah agak lambat memberikan bantuan bama, mungkin kita bisa sama-sama dengan Polri dan polri menentukan titik-titik dimana ada masyarakat yang jumlahnya berapa banyak yang perlu dibantu, sehingga semua bantuan itu bisa terarah dan tepat sasaran. Jangan ada satu titik yang dapat dobel, jadi kita bisa hitung masalah makan minumnya dan dengan satu kilo beras dia bisa makan berapa hari dan didalam rumah itu ada berapa jiwa dalam satu KK. Sehingga kita bisa tahu berapa beras yang dibutuhkan dalam satu KK itu,”jelasnya.
Dikatakan, dari sisi itu bisa dihitung baru pemerintah mendorong supaya semua bisa membantu dan terarah. Untuk itu kita harus dapat data terakhir dari polisi saja, supaya nanti dari polisi dia kasi kita data valid, bahwa dititik ini ada sekian yang belum dapat bantuan bama.
“Nah itu baru Pemkot dan pemerintah provinsi kemudian kementerian lembaga yang ada di Provinsi Papua ini bisa sama sama untuk membagi tugas. Misalnya kami dari kota ada 600 KK, kami tangani 70 KK atau Pemkot tangani 60, yang 40-nya mohon dukungan. Disitu baru pemprov masuk untuk mengkafer lain. Polri berapa TNI berapa lalu kemudian teman-teman pengusaha juga bisa ambil bagian. Sehingga semua bisa terarah dan tepat sasaran dan tidak ada yang dapat dobel,”paparnya.
Kata BMD, disini juga saya mau tegaskan, jika yang didata yang punya penghasilan tetap seperti ASN, TNI/Polri juga pegawai BUMN itu salah, kalaupun mereka libur itu tidak masalah karena gaji mereka tetap jalan.
“Tapi kalau masyarakat biasa, yang tidak punya penghasilan tetap seperti nelayan, tukang ojek, kuli bangunan, TKBM, supir, petani juga karyawan swasta, penjaga toko yang saat ini banyak diliburkan, justru mereka ini yang harus dibantu karena mereka mau dapat makanan dari mana” ucapnya.
Ditambahkan, mudah-mudahan dengan adanya perintah Kapolri ini, kita bisa berkoordonasi dengan Polda Papua dan Polres setempat untuk mendapatkan data, lalu kita akan dorong untuk lakukan rapat bersama.
“Besok (hari ini.Red) kita pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan dewan dengan pemprov akan rapat. Nanti ini kita akan masukan dalam rapat, supaya bisa panggil bupati dan walikota untuk duduk bersama berapa APBD nya yang dikasih keluar, berapa jumlah jiwa di kabupaten dan kota dan dukungan mereka kepada masyarakat seperti apa, dan apa kekurangannya, itu yang akan kita bahas,” pungkasnya.
