Jayapura – Pada semester I-2024, pendapatan negara di Papua mencatatkan realisasi sebesar Rp8,33 triliun atau 68,36 persen dari target APBN 2024. Angka ini tumbuh sebesar 103,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Papua, Moudy Hermawan mengatakan, pendapatan Negara, terutama Pajak Internasional (Bea dan Cukai) melebihi target karena Bea Keluar yang Fantastis.
Penerimaan pajak dalam negeri menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pajak dalam negeri mencapai Rp3,74 triliun atau 40,42 persen dari target, tumbuh 14,04 persen secara year on year (yoy).
Ia memaparkan, seluruh komponen Pendapatan Negara seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Internasional, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan yang positif dari awal hingga pertengahan tahun 2024.
PPH Non Migas mencatatkan kontribusi tertinggi yaitu sebesar Rp2.318,57 miliar (2,31 triliun) atau 61,94 persen dari total Penerimaan pajak sedangkan PPN dan PPnBM mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 25,41 persen.
Bila dilihat dari jenis pajaknya, PPh 21 memberikan kontribusi sebesar 46,00 persen terhadap total pajak dalam negeri yang pertumbuhannya secara kumulatif sebesar 14,28 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat upah pada sektor tenaga kerja formal relatif baik dan meningkat, pun dari sisi rekrutmen menciptakan kesempatan kerja,” jelasnya, Senin (29/7/2024).
Kemudian, per 30 Juni 2024, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp4,10 triliun atau 170,41 persen dari target. Bea Masuk tumbuh 26,56 persen (yoy).
“Didorong antara lain oleh upaya ekstra, nilai tukar dolar yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan kinerja impor yang masih tumbuh. Sementara bea keluar tumbuh fantastis sebesar 1.317,77 persen (yoy), yang antara lain disebabkan terbitnya PMK terbaru yaitu PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 31 Mei 2024,” kata Moudy.
Moudy juga memberkan kinerja PNBP hingga akhir Juni 2024 terus mengalami pertumbuhan mencapai Rp483,42 miliar atau 92,03 persen dari target, tumbuh 18,51 persen secara yoy.
“Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp362,25 miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp121,16 miliar. Kinerja PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada Pendapatan PNBP Bukan Pajak Lainnya,” ujarnya.
“Salah satu komponen pendapatan PNBP lainnya tersebut adalah penerimaan dari bea lelang dan pengelolaan BMN yang dikelola oleh DJKN, dimana realisasi bea lelang mencapai Rp1,68 miliar dan pengelolaan BMN mencapai Rp4,79 miliar,” sambung Moudy.
Dia menyebut, kontribusi lelang terutama pada pokok lelang yang menunjukkan nilai transaksi ekonomi (sinyal pertumbuhan ekonomi). Sementara kontribusi lelang pada perekonomian dan tata kelola keuangan daerah diselenggarakan melalui lelang produk UMKM Papua, BPHTB, dan lelang penghapusan aset daerah yang mendukung pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik.
Kinerja Belanja Negara di Papua Tumbuh Positif
Hingga 30 Juni 2024, belanja negara di Papua mencapai sebesar Rp25,26 triliun atau 39,30 persen Pagu APBN (Pagu).
Moudy Hermawan mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp6,83 triliun atau 43,97 persen dari Pagu, tumbuh 23,78 persen secara year on year (yoy) yang ditopang oleh kenaikan belanja barang dan belanja modal.
“Sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain berupa program Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan, Stimulan perumahan, dan pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur,” jelas Moudy.
Selain itu, prioritas belanja juga tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang realisasinya sebesar Rp88,73 miliar.
\“Belanja Kesehatan yang telah terealisasi antara lain dimanfaatkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta program pengelolaan pembangungan keluarga kependudukan dan KB,” ucapnya.
Moudy menjelaskan, dari fungsi Pendidikan, realisasi Belanja Pendidikan turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp466,21 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi, serta pendidikan transportasi.
APBN juga bekerja untuk memulihkan efek parut yang ada di masyarakat melalui belanja perlindungan sosial.
“Realisasi belanja perlindungan sosial di Papua mengalami pertumbuhan menjadi Rp8,70 miliar yang antara lain dimanfaatkan untuk pelatihan Lembaga dan SDM kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Sedangkan dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai akhir Juni 2024 telah tersalur sebesar Rp18,43 triliun atau 37,81 persen dari pagu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu naik 8,26 persen. “Hal ini disebabkan oleh semua jenis TKD sudah mulai disalurkan secara bertahap,” kata Moudy.
Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami pertumbuhan pesat sebesar 149,16 persen secara year on year. Pertumbuhan yang signifikan tersebut terjadi di Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan, yang mengalami percepatan pengadaan barang dan jasa, dan telah disalurkan pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan. (Zulkifli)
