MERAUKE, ARAFURA,- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Sitomorang mengemukakan bahwa diseminasi netralitas ASN pada pemilihan bupati dan waki bupati tahun 2020 adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena isu yang sangat sentral dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di negara ini adalah terkait dengan netralitas ASN. Oleh sebab itu jajaran Bawaslu khususnya di Papua bertugas melakukan penindakan kepada oknum ASN yang tidak netral atau melakukan politik praktis. Penindakan ini telah dilakukan oleh Bawaslu Papua pada saat Pilpres 2019 lalu. Kali ini kerjasama kembali dilakukan dalam konteks pilkada dimana isu terkait dengan netralitas ASN sangat kuat.
“Banyak faktor yang mempengaruhi netralitas ASN di Papua, antara lain ketidakpahaman terkait dengan regulasi yang ada, kode etik dan disiplin sehingga masih ada yang melanggar. Lalu adanya hubungan primordial, kekeluargaan, asal usul, agama dan ras juga turut mempengaruhi serta terkait pertaruhan jabatan,”jelasnya pada diseminasi netralitas ASN pada pemilihan bupati dan waki bupati tahun 2020 di Swiss-Belhotel kemarin.
Ia juga menjelaskan bahwa integritas ASN itu sendiri bisa ikut terpengaruh sehingga dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan inilah maka Bawaslu Papua memutuskan untuk menggelar kegiatan diseminasi netralitas ASN di Merauke. Sementara itu Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Merauke, Agustinus Mahuze mengemukakan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni standar dan idealisme.
Bawaslu RI memiliki protap terkait dengan netralitas ASN dan begitu pula untuk ASN terdapat dasar-dasar yang harus diketahui. Hal ini menjadi tantangan khususnya untuk 20 distrik yang ada di Kabupaten Merauke dimana peta politik di daerah ini sudah kita ketahui bersama. Oleh sebab itu kegiatan diseminasi netralitas ASN pada pemilihan bupati dan waki bupati tahun 2020 merupakan tonggak untuk lebih mengerti situasi yang ada sehingga kita bisa lebih terfokus pada dua hal, yakni idealisme dan standar demokrasi yang baik.
