SENTANI – Penolakan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan juga penolakan terhadap rencana pemerintah untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua oleh beberapa kelompok dinilai sarat dengan kepentingan.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Joku, Senin (9/5/2022) siang di Sentani, menanggapi aksi demo penolakan Otsus dan DOB yang akan dilakukan pada Selasa 10 Mei oleh beberapa kelompok.
Menurutnya, penolakan tersebut sangat tidak konsisten dengan apa yang terjadi saat ini. Karena uang (dana) Otsus sudah lebih dari 20 tahun dipakai, sementara aturannya ditolak.
“Kalau mau tolak Otsus itu dari awal, jangan sekarang-sekarang ini. Menolak Otsus, tapi uangnya kamu orang sudah pakai, sedangkan aturanya kamu orang tolak, itu kan tidak konsisten,” sebut Hengky.
Dikatakan Hengky, suara penolakan terhadap Otsus Papua Jilid II dan DOB di Papua itu dilakukan oleh segelintir orang dengan mengatasnamakan orang Papua.
Karena itu, dirinya juga sangat menyayangkan oknum-oknum yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyuarakan penolakan tersebut.
“Harusnya dari awal bilang kami tolak Otsus dengan uangnya. Tapi kok uangnya sudah habis juga, kan itu tidak konsisten, itu namanya munafik,” ujar pria yang pernah menjadi Aktivis di Jakarta era 90-an.
Lebih lanjut Hengky berpandangan, aksi penolakan Otsus Jilid II dan penolakan rencana pemerintah untuk membentuk DOB di Papua itu banyak disponsori oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Bahkan dia menyebut, yang mensponsori aksi-aksi ini justru dari kalangan pemerintah itu sendiri.
“Mana ada swasta mau biaya yang begini-begini, pasti dari pemerintah juga. Uang yang beredar di Papua inikan lebih banyak uang negara, bukan uang swasta,” paparnya.
Karena itu, Hengky menegaskan suara-suara penolakan terhadap Otsus Jilid II dan juga DOB di Papua ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat keliru. Karena sejauh ini dana Otsus inilah yang justru banyak beredar di Papua.
Hanya saja yang perlu diperhatikan ke depannya adalah bagaimana proses dan mekanisme pemanfaatan dana Otsus ini harus betul-betul transparan. Sehingga dana-dana ini diturunkan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, untuk mensejahterakan rakyat Papua dan juga mengejar ketertinggalan Papua.
“Jadi yang tolak otsus justru berpikir karena dana Otsus yang lebih banyak berputar di Papua. Oknum pejabat juga menikmatinya untuk berfoya-foya,” tandas mantan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura.
