Tingkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 2024
Jayapura : Guna mewujudkan kualitas demokrasi melalui peningkatan keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Pemilu 2024 di Papua, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Kamis 13 Juli 2023.
Hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Papua, Dina Sosial Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
Adapun sub kegiatan yaitu, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Provinsi di Jayapura. Dengan tema “Peluang Politik Perempuan dan Pemilu 2024”
Kegiatan ini dibuka dengan resmi oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Papua, Nius Wenda, A. Pd, M.Si dengan dihadiri tiga narasumber yakni diantaranya Anggota DPR Papua dari Komisi IV DPR Papua, Mathea Mamoyau, S.Sos, Komisioner KPU Papua, Abdul Hadi dan Dosen Fisif Uncen Jayapura, Dr. Renida Jozeline Toroby. Bahkan juga dihadiri sejumlah Partai Politik yang diwakili dua orang dari masing masing Parpol itu.
Kapala Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Papua, Nius Wenda, A. Pd, M.Si menjelaskan dalam undang undang jelas mengatakan bahwa Perempuan itu harus memenuhi kuota Gender yaitu perempuan itu 30 persen.
Hanya saja kata Nius Wenda, semua tergantung dalam aturan partai tersebut. Oleh karena itu ia meminta kepada semua pimpinan partai politik jangan merekrut perempuan hanya sekedar untuk memenuhi 30 persen suara perempuan sehingga dapat meloloskan pada konstentans di 2024.
“Jadi, partai ini harus betul betul merekrut perempuan sebanyak banyaknya agar dapat memberikan kesempatan bagi perempuan harus masuk keterwakilannya. Kuncinya disitu, jadi bukan memenuhi syarat agar partai itu dapat lolos untuk bertarung pada pemilu pemilu di setiap periode yang datang. Sehingga yang dia (Partai) rekrut itu memang benar benar untuk kepentingan dalam partai itu sendiri,” kata Nius Wenda kepada Paaific Pos, disela sela kegiatan di Hotel Horison Jayapura, Kamis 12 Juli 2023.
Apalagi kata Nius Wenda, saya lihat sekarang kepentingan kegiatan partai politik ini hanya disitu. Makanya sekarang Pemerintah Ptovinsi Papua khususnya kita yang berbicara tentang Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita sudah kampanyekan.
Bahkan, lanjut Nius Wenda, potensi perempuan saat ini lebih setara dengan laki laki. Bahkan kemampuannya lebih hebat dan banyak.
“Dibidang eksekutif itu banyak perempuan yang berperan sekarang. Coba pikir apa bedanya yang memproduksi ide ide baru di legislatif dan eksekutif. Kalau itu yang menjadi utama, saya pikir hebat cuman terlalu banyak egoisnya ya. Untuk itu, laki – laki juga harus kasih kesempatan kepada perempuan,” ujarnya.
Selain itu kata Wenda, pengurus partai itu harus rekrut perempuan sebanyak banyaknya untuk memberikan yang terbaik dan mendorong sampai dia harus masuk sebagai calon legislatif.
Apalagi mereka sebagai daftar calon sementara (DCS) ini masing masing sudah ada pengaruh di masyarakat dan juga sudah ada dukungan. Jadi jangan bermain main lagi dan biarkan mereka harus masuk.
“Paling tidak penentu kebijakan ini, kalau perempuan sudah memenuhi syarat jangan bermain lagi karena perempuan juga harus punya kesempatan. Jadi, harus di coba dulu, minimal sudah pas 30 persen. Perempuan sekarang itu hebat hebat mereka dapat kepercayaan dari masyarakat serta dukungan banyak. Tapi sekai lagi kami minta, jangan ada yang bermain karena adanya transaksional dan segala macam, sehingga yang jadi korban adalah perempuan,” tekannya.
Diakui, meskipun saat ini pihaknya hannya membackup bagaimana strateginya. Akan tetapi pihaknya juga harus memberikan dukungan dan motivasi kepada perempuan sehingga ketewakilan suara perempuan harus bisa memenuhi kuota.
“Karena selama ini dari tahu ke tahun dan pengalaman itu menjadi penyakit melemahkan perempuan untuk bergerak.
Sekali lagi kami harapkan kasih kesempatan kepada perempuan, minimal untuk Papua ini kami targetkan 10 kursi kuota perempuan di provinsi ini. perempuan harus masuk dibidang politk untuk di 2024 nanti. Kota pun juga harus sama. Inikan kita bicara satu paket, cuman kebetulan hari ini kita bicara tentang kewenangan provinsi,” jelasnya.
Menurutnya, di Papua ini perempuan hebat banyak sebab perempuan itu pikirannya bersih dan jujur.
Oleh karenan itu, Pemerintah Provinsi sudah mulai memberikan penguatan terhadap perempuan untuk harus bisa masuk.
Untuk itu, sebagai Pemerintah Provinsi Papua, pihaknya berpesan kepada
Pemerintah kabupaten dan kota, minimal di seluruh kabupaten/kota dari 29 kabupaten, 1 kota, itu harus capai 5 persen perwakilan perempuan.
“Kalau 10 persen terlalu banyak. Yang penting kasih kesempatan untuk perempuan dan bisa memenuhi kuota 30 persen suara perempuan. Perempuan ini sudah ada kemajuan. Tapi kalau sudah maju tolong jangan di pangkas pangkas lagi, jangan bermain disitu lagi. Saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Papua harapkan berikan kesempatan kepada calon perempuan itu minimal 5 persen disetiap kabupaten kota. Nanti kita dorong lagi di provinsi berapa persen. Jadi harus terisi suara perempuan, jangan kita lewatkan karena kalau di lewatkan, berarti itu kita sudah lakukan pelanggaran HAM. Jadi sesuai harapan harus 5 persen masuk,” tegas Nius Wenda.
Hal senada, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender,Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Papua, Adeltje V. S. Pekade, SH, MM mengatakan, jika pihaknya juga berharap, perempuan perempuan yang sudah masuk dalam daftar calon sementara (DCS) di legislatif betul betul membawa visi memperjuangkan hak hak perempuan dan anak.
Sebab kata Adel Pekade, berdasarkan informasi dan hasil kajian kalau para perempuan itu sudah duduk di legislatif, kebanyakan isu perempuan dan anak itu tidak digaungkan lebih kencang.
“Apalagi dia sudah masuk dalam komisi yang lebih kepada fisik prasarana. Seperti PUPR, Infrastruktur. Isu isu perempuan dan anak ini tidak akan digaungkan secara kencang disitu, termasuk anggaran dan ekonomi.
Padahal kata Adel Pekade, namanya Pengarusutan Gender (PUG) sebagai cross cutting issue (masalah lintas sektoral). Seluruh isu itu masuk didalam karena namanya pembangunan walaupun fisik prasarana itukan untuk manusia.
“Manusia itu siapa didalamnya. Manusianya itu ada yang tadi saya bilang karena pembangunan itu kan untuk kelompok kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Siapa masyarakat yang membutuhkan yaitu kelompok kelompok rentang. Siapa kelompok rentang itu yaitu perempuan, disibalitaskan kemudian anak dan Lansia,” paparnya.
Dari kegiatan ini, Adel Pekade pun berharap, kepada perempuan perempuan yang sudah masuk dalam daftar calon sementara, jangan lupa kalau jadi, ada isu yang para perempuan ini bawa dan usung untuk digaungkan.
Adel Pekade ingatkan, meskipun berada dalam komisi komisi bidang apa saja, akan tetapi isu tentang Perempuan dan Anak ini harus masuk dan digaungkan.
“Jadi perempuan juga harus loyalitas dan tunjukan kinerjanya. Tunjukan apa yang bisa dibuat untuk betul betul menggaungkan dan menjawab berbagai kebutuhan serta permasalahan masyarakat. Khususnya perempuan dan anak. Dan sebagai perempuan harus berjuang walaupun dia juga berjuang untuk seluruh masyarakat tetapi jati diri sebagai seorang perempuan mau tidak mau harus membawa itu. Jadi harus ditonjolkan, siapa yang mau lihat kalau bukan kita perempuan,” tegas Adel Pakade.
Sementara itu, Anggota DPR Papua yang juga sebagai Narasumber dalam kegiatan, Ibu Mathea Mamoyau, S.Sos menanggapi hal itu menyampaikan apresiasi atas perhatian dinas terkait yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang baik ini.
“Kegiatannya sangat bagus dan menarik karena dapat memberikan pemahaman politik dan kepada calon calon sementara yang ingin bertarung dalam dunia politik, khususnya kaum Perempuan yang ingin ikut kontestan di kanca politik 2024 mendatang,” kata Mathea Mamoyau, usai kegiatan.
Menurutnya, kualitas demokrasi melalui peningkatan keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Pemilu 2024 di Papua, harus dukung dan didorong, sehingga keterwakilan 30 persen suara Perempuan bisa terpenuhi.
“Jadi mulai saat ini harus siapkan kader politik perempuan melalui pendidikan politik ini,” tegasnya.
Kendati demikian, Politisi PDI Perjuangan ini akui, sosialisasi ini sedikit terlambat untuk memberikan pencerahan dan pemahaman bagi daftar calon sementara. Namun itu tidak menyurutkan niat baik dari Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
“Saya berterimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang sudah menyelenggarakan sosialisasi ini. Saya harap para calon sementara ini bisa belajar tentang politik yang baik. Sehingga dapat bersaing untuk menjadi legislatif atau menjadi anggota DPR Papua. Baik DPR Kabupaten juga Kota secara santun dan bermartabat,” pesan Mathea, sapaan akrabnya.
Selain itu, iya juga berterimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ikut memberikan pembelajaaran politik. Sehingga ada banyak perempuan perrempuan yang bisa diakomodir atau bisa mendapatkan kursi di legislatif.
Namun disis lain Legislator Papua ini mengaku agak kecewa karena belum banyak perempuan Papua yang hadir dalam kegiatan sosiisasi ini sebagai calon sementara untuk mendengar tentang pentingnya seorang kader perempuan mengikuti pendidikan politik.
“Menurut saya sosialisasi ini harus terus ditingkatkan dan dilakukan karena bagi saya ini hal yang pertama. Khususnya bagi caleh caleg yang baru. Sehi gga ketika mereka duduk menjadi legislatif mereka harus paham bagaimana memperjuangkan hak perempuan dan anak,” imbuhnya.
Mathea menambahkan, pendidikan politik bagi Perempuan, itu sangat penting. Sehingga ia juga berharap di setiap Parpol melakukan pendidikan politik bagi para kadernya dan yang terpentinh lebih banyak diikutkan para perempuan.
“Jangan sampai perempuan itu hanya dijadikan 30 persen untuk memenuhi syarat dari Partai saja tapi bagaimana mereka juga bisa didorong masuk dalam 30 persen legislatifnya,” tandas wanita asal Komoro itu. (Tiara).
