Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Dewan Minta Dana Bantuan 20 M, Fokus Digunakan Untuk Intensif Tenaga Medis

Hentikan Program TC PON
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw

Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyumbangkan sebagian anggarannya untuk penanggulangan covid-19 di Tanah Papua.

Perlu diketahui bahwa dana sumbangan yang berjumlah Rp 20 miliar itu sudah diserahkan DPR Papua ke Satgas covid-19 Papua beberapa waktu lalu.

Terkait dengan itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE yang akrab di sapa JBR ini meminta Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Satgas Covid-19 agar memfokuskan penggunaan dana bantuan itu untuk membiayai insentif tenaga medis.

“Kami minta dana Rp 20 miliar itu difokuskan untuk membayar insentif tenaga medis,” kata Jhony Banua Rouw, SE kepada wartawan, Sabtu (25/4).

Terkait teknis pembayaran lanjut Jhony Banua Rouw, akan ditangani oleh eksekutif. Yang penting dana tersebut difokuskan untuk pembayaran insentif tenaga medis.

“Jadi itu nanti yang atur adalah eksekutif,” jelasnya.

Jhony Banua menambahkan, jika dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang Satgas Covid-19 ke DPR Papua. Untuk menjelaskan apa saja tindakan yang telah dibuat dan rencana kedepannya seperti apa.

“Senin ini akan kami undang. Kami akan minta penjelasan dari satgas covid-19. Dan setelah itu akan kami jelaskan ke publik,” terangnya.

Sebelumnya di salah satu media online, Juru Bicara Satgas Covid-19 dr. Silwanus Sumule mengatakan, dalam memberikan insentif terhadap tenaga medis Pemprov Papua tetap mengikuti pedoman nasional. Dan saat ini peraturan gubernur tentang pemberian insentif bagi tenaga medis yang menangani covid-19 di Papua, sudah di Biro Hukum dan masih berproses.

Artikel Terkait

Maju Pilkada Sarmi, Anggota DPRP 4 Priode ini Pamitan dan Mohon Doa Restu

Jems

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemprov Papua Antisipasi Virus PMK

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Leave a Comment