Jayapura – Dihari kedua, Pimpiman dan anggota Komisi II DPR Papua bidang Perekonomian kembali melakukan rapat kerja dengan mitra OPD rumpun ekonomi di Hotel Grand Tabi Entrop, Kota Jayapura, Rabu 14 Juni 2023.
Rapat kerja itu sepakat dilakukan dilakukan bersama untuk mengevaluasi kinerja dan serapan anggaran tahun 2022 dan pembahasan program kerja serta anggaran yang dimasukan pada APBD perubahan tahun 2023.
Kali ini rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Papua dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH didampingi sejumlah anggota Komisi II DPR Papua masing masing Siti Susanti, SE, Mustakim HR, Kope Wenda, Hosea Genogga, Jhon NR Gobai dan Nikius Bigiangge serta Staf Khusus Komisi II DPR Papua, Ibu Sari, SH.
Bahkan, sebagai Ketua Komisi II, Mega Nikijuluw mengaku patut diberi jempol dan beri apresiasi kepada dinas tersebut atas capaian kinerja tahun 2022 yang telah mencapai 93 persen.
“Dinas (DLHK) ini salah satu dinas yang membuat program dan dinilai tepat sasaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga pada anggaran perubahan nantinya menuju event Sail Teluk Cenderawasih, dinas ini harus diberikan anggarab tambahan sebesar Rp.15 milliar, untuk perbaikan taman burung dan taman anggrek,”kata Mega Nikijuluw kepada sejumlah Wartawan, disela sela rapat kerja di Hotel Grand Tabi, Kota Jayapura, Rabu 14 Juni 2023.
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, dengan direhabnya taman burung dan taman anggrek ini maka nantinya akan menjadi taman wisata yang menarik tentunya mendatangkan PAD.
“Sekalipun taman tersebut adalah taman konservasi tetapi bisa dijadikan destinasi wisata. Sehingga kedepan bisa memberikan PAD bagi Provinsi Papua,” tandas Mega sapaan akrabnya.
Lanjut Mega, termasuk dalam kegiatan penyelamatan reboisasi cagar alam Cycloop.
Untuk itu, pihaknya berharap ada penambahan anggaran. Sebab Cycloop ini juga sangat penting karena kita yang di Kota dan Kabupaten Jayapura semua bergantung pada Cycloop.
“Apalagi, DLHK Papua juga mengatakan telah berkolaborasi dengan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu untuk memperbaiki Cycloop. Jadi kami merasa itu ide yang bagus sehingga kami pun menopang itu. Kami berharap Pemerintah Papua juga melihat hal itu,” tekannya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan P Ormuseray mengatakan, Komisi II DPR Papua merupakan mitra kerja kami. Sehingga dalam rapat ini kami membahas masalah perekonomian. Yang di dalamnya membahas tentang UMKM untuk masyarakat lalu kemudian juga masalah masalah terkait dengan pekerjaan lingkungan.
“Satu hal penting yang kami bahas tadi adalah masalah proteksi terhadap masyarakat yang ada di kawasan Youtefa. Terutama mama mama yang aktivitasnya di hutan Mangrove dimana saat ini terancam karena pengrusakan dan penggusuran hutan Mangrove terus terjadi,” ujar Kadis Kehutanan Papua ini.
Oleh karena itu pihaknya meminta DPR Papua dalam hal ini Komisi II DPR Papua
untuk mendorong regulasi baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menegakan hukum terhadap perambahan yang terjadi di Teluk Youtefa.
Pihaknya pun berharap, kedepannya dari DPR Papua ada bantuan bantuan kepada kelompok masyarakat dalam hal ini pengembangan UMKM berbahan dasar sumber daya alam yang ada seperti dari Mangrove, Sagu dan lainnya.
“Sehingga kita bisa membantu pengembangan ekonomi masyarakat ini. Karena kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam kondisi ekonomi global yang lagi menurun dan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” terangnya.
Untuk itu, dirinya mengajak agar OPD khususnya rumpun ekonomi bisa berjuang membantu masyarakat. Bukan saja di kawasan teluk Youtefa tetapi mastarakat yang di kampung kampung juga.
“Kita bisa membantu mereka melalui pengembangan UMKM dengan hasil SDA yang ada di lingkungan mereka, sehingga kita bantu memasarkannya,” tuturnya.
Yan Ormuseray menambahkan, kalau untuk pemasarannya, tudak susah karena kami telah buka pojok UMKM di Taman Mini Indonesia Indah. Sehingga ini merupakan salah satu sarana untuk bisa memasarkan hasil UMKM dari mama mama kita di Papua. (Tiara).
