Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menilai, kontribusi apapun yang PT Freeport Indonesia dan mitranya (Pemerintah) yang dilakukan, itu tidak akan berdampak positif sepanjang persoalan Mogok Kerja (Moker) karyawan Freeport yang jumlahnya 8.300 belum diselesaikan.
Apalagi kata Kadepa sapaan akrab Politisi Partai NasDem itu, jumlah karyawan moker Freeport tidak sedikit karena didominasi oleh Orang Asli Papua.
“Sehingga, kontribusi apapun Freeport dan mitra lakukan, itu tak akan berdampak positif, sepanjang masalah Moker karyawan Freeport belum diselesaikan,” tegas Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos Jumat, 7 Oktober 2022.
Untuk itu, Laurenzus Kadepa meminta kepada CEO Freeport-McMoran, Richard C Adkerson agar dapat segera membantu menyelesaikan persoalan buruh moker Freeport, yang sampai kini nasibnya terkatung-katung.
“Kepada CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, saya minta dapat membantu menyelesaikan masalah ini hingga tuntas,” tandas Kadepa.
Tak hanya itu, legislator Papua ini juga meminta kepada President Direktor PT Freeport Indonesia, Tony Wenas agar dengan alasan demi kemanusiaan, manajemen Freeport dan perwakilan buruh moker bisa duduk kembali bersama untuk menyelesaikan persoalan moker tersebut.
Sebab, hingga kini sudah ada 112 pekerja yang telah meninggal dunia, hanya karena beberapa keputusan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan sebuah anggapan tersebut.
Bahkan, Kadepa juga meminta Presiden Jokowi dan Kementerian terkait untuk dapat membantu menyelesaikan masalah 8.300 karyawan Moker Freeport tersebut.
“Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya agar dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan masalah Moker Freeport pada tahun 2017 yang hingga saat ini belum terealisasi,” .ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Kadepa juga meminta Gubernur, pimpinan DPR Papua dan MRP agar tidak memilih diam dengan persoalan Moker Freeport. Akan tetapi, harus secepatnya mengambil langkah-langkah penyelesaian, sebab hal itu dinantikan oleh ribuan buruh moker Freeport tersebut.
“Jadi, kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Mimika agar tidak diam dan harus mampu mendorong masalah ini pada proses penyelesaian,” tegas Laurenzus Kadepa. (Tiara).
