‘Kabupaten Merauke Tandatangani MoU’
MERAUKE,ARAFURA,-Kabupaten Merauke menjadi bagian dari dilakukannya penandatanganan MoU dan peresmian dukungan Pemerintah Republik Federal Jerman di bidang pencegahan korupsi dan tata kelola sektor kehutanan yang berlangsung secara virtual di Kantor Bapppeda Kabupaten Merauke Jumat lalu. Hadir dalam kesempatan itu Penjabat Sekda Merauke, Ruslan Ramli yang melakukan penandatanganan MoU tersebut. Saat ditemui wartawan usai penandatanganan, Ruslan mengemukakan bahwa MoU yang sudah ditandatangani sebenarnya sudah lama direncanakan pada saat mantan Sekda masih menjabat dulu dan pernah dikomunikasikan dengan KPK secara live bahwa akan ada kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman yang didukung oleh GIZ.
Jadi untuk pendanaan dari pihak Jerman namun Jerman bukan sebagai NGO. Dalam hal ini fokus pada upaya pencegahan korupsi di tanah Papua khususnya di sektor kehutanan. Adapun yang menjadi poin penting dari MoU tersebut antara lain terkait dengan manajemen anggaran, pengadaan barang dan jasa serta perijinan di sektor kehutanan. Sebagaimana yang diketahui bahwa hutan di wilayah Papua sudah termasuk paru-paru dunia sehingga diharapkan dengan melakukan pencegahan di sektor kehutanan maka ke depan dapat memberikan kontribusi besar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam kerja sama tersebut juga membahas tentang pengembangan kapasitas aparatur negara di tingkat kabupaten serta peningkatan mekanisme partisipasi publik dalam hal ini keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Kemudian pengembangan digital dan pengembangan platform multi pemangku kepentingan oleh KPK. Kegiatan tersebut diikuti oleh 6 Pemda, 2 provinsi dan 4 kabupaten dimana untuk Provinsi Papua ada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. Merauke sejak awal memang sudah dIbidik oleh KPK sebagai salah satu kabupaten yang dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam pengelolaan hutan ke depan. Pasca MoU akan ada tim yang akan mengadvokasi dan melihat secara langsung implementasi dari MoU tersebut dan memastikan seluruh persyaratan akan dipenuhi.
