Wamena – Bupati Jayawijaya Jhon Richrad Banua SE, M.Si mengungkapkan di tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak lagi melayani warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Papua Sehat (KPS) di RSUD Wamena. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2020 dana KPS belum diberikan atau dicairkan oleh pemerintah Provinsi Papua.
Bupati Jayawijaya yang akrab dipanggil Jhon Banua berharap agar pemerintah propinsi Papua segera mencairkan dana tersebut. “Adanya layanan KPS sangat membantu masyarakat terutama pasien yang dirujuk dari kabupaten tetangga, mengingat RSUD Wamena merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Lapago. Dengan tidak ada dana berarti kami tidak bisa melayani lagi,” ujarnya.
“Hingga saat ini dana klaim program Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2020 belum juga dikucurkan pemerintah Provinsi Papua. Sehingga di tahun 2021 ini kami tidak lagi melayani KPS,” ungkap Bupati Banua, Rabu (31/03/21) usai penutupan TMMD.
Meski tidak dikucurkan sepanjang tahun 2020 namun pemerintah Jayawijaya tetap memberikan pelayanan kesehatan bari warga yang dapat menggunakan KPS.
Lebih lanjut dikatakannya, terhambatnya kucuran dana KPS disebabkan oleh rencana pemerintah provinsi yang akan mengintegritaskan layanan KPS dengan BPJS. “Ini nantinya sangat susah sekali sedangkan pelayanan yang menggunakan APBD kita dengan BPJS harus menggunakan KTP Jayawijaya, dan masyarakat kabupaten lain tentu punya KTP yang berbeda,” tuturnya.
Bupati Banua berharap program KPS yang merupakan program pemerintah provinsi Papua dapat diterapkan kembali untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga asli Papua, terutama untuk mempermudah pasien dari kabupaten pemekaran di sekitar Jayawijaya.
