Jayapura – Adanya isu meloby ke pemerintah pusat soal rencana pembetukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran provinsi, khususnya pemekaran Provinsi Pegunungan, ditanggapi dengan tegas Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom bahwa tidak ada yang melakukan lobi ke pusat.
“Disini saya mau tegaskan juga mengenai Provinsi Pegunungan Tengah, tidak ada satu orangpun yang lobi – lobi dan urus itu. Kalaupun ada ketua tim, itu hanya nama saja,” tegas Bupati Befa kepada sejumlah awak media di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Jumat, 1 April 2022.
Malah, pada kesempatan ini Bupati Befa justru mengingatkan,, bahwa yang harus dibuktikan sekarang ini adalah kenapa pemerintah pusat sampai mau membuat provinsi dengan ibu kota Wamena.
“Yang harus dibuktikan sekarang, adalah apa yang ada di kepala pemerintah pusat, kenapa mereka mau bikin provinsi di Wamena,” tandas Bupati Befa.
Namun diakui, jika beberapa waktu lalu memang pihaknya hanya dialog biasa dengan Presiden saat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Kalau bapak kasih provinsi sana dan provinsi sini, mekar dulu ada uang baru Pegunungan Tengah. Tapi beliau pulang dan kini jadi tiga, itu ada apa? Kami tidak tahu,” ungkapnya.
Untuk itu, Bupati Befa meminta agar semua pihak tidak usah saling lempar, sebab rencana pembentukan DOB itu adalah inisiatif pemerintah pusat.
“Oke lah semua orang menolak toh, sekarang bola kembali ke pemerintah pusat. Kalau sekarang pemerintah pusat mendengar bahwa banyak juga masyarakat yang menolak, kemudian pemekaran tidak dikasih ya sudah. Selesai disitu. Jadi, bola kembali ke pemerintah pusat,” cetusnya.
Hanya saja, Bupati Befa mengingatkan jika soal itu diatur oleh Negara ini, karena Papua masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga masyarakat diminta tidak kebablasan.
“Oleh sebab itu, Negara mau apa? Itu yang harus kita sekarang ikuti dan cermati. Jakarta mau apa begitu? Dan ini semua kita tidak tahu. Apakah semua intelektual kah, tokoh kah, elit kah, itu kita tidak tahu. Kalau Undang – Undang ditetapkan, kita juga tidak tahu. Bahkan, karena demo terus menerus, lalu tidak menetapkan DOB, ya kita tidak tahu semua,” ujar Befa.
Ketika ditanya apa DOB itu langkah tepat? Befa mengatakan hal itu bisa iya namun juga bisa tidak. Sebab, pemekaran jangan hanya sebagai pemanis atau sebagai gula – gula saja.
Tapi, pemekaran juga harus dilihat dari sisi untuk kesejahteraan atau dari segi pendekatan pembangunan dan dari segi anggaran juga.
“Jadi, pemerintah mau kasih provinsi dengan hati ataukah ada sesuatu dibalik itu, kan bisa jadi kan. Jadi, semua longgar saja,” ucapnya.
Namun sebagai tanggungjawab pemimpin, Bupati Befa sekedar mengingatkan masyarakat supaya jangan lupa bahwa Papua masih ada dalam Negara ini atau dalam bingkai NKRI.
“Jadi satu hal yang perlu sekali diketahui, bahwa kita ini masih dalam NKRI. NKRI mau buat apa, mau buat provinsi kah tidak kah, kita lihat saja ke depan,” tegasnya.
Selain itu. Bupati Befa juga mengingatkan agar jangan menjebak masyarakat dengan isu – isu yang tidak mendidik.
“Nanti pusat tetapkan juga, mau demo berapa lama itu pertanyaaannya atau mau perang, perang dengan siapa? Yang jelas, yang menolak – menolak DOB itu, tujuannya referendum. Itu kan jelas saja,” tekannya.
“Atau mungkin Negara mau kasih referendum kah tidak? Terus berapa lama orang Papua akan hidup dengan NKRI? Tidak ada orang yang tahu. Kalau hidup sampai 100 tahun, orang Papua mau apa? Harus kerja keras hidup dalam NKRI dan harus merdeka di dalam NKRI. Harus ajak masyarakat hidup saat ini. Kalau tidak, semua orang memikirkan sesuatu yang tidak jelas dan generasi ini habis,” timpalnya. (Tiara).
