Jayapura – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perlindungan tersebut direalisasikan pasca kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu.
Para pekerja MBG akan dilindungi program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) segmen informal dengan premi yang dibayarkan Rp16.800 per bulan per pekerja.
Di wilayah Papua, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi terkait jumlah pekerja yang akan dilindungi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura, Sirta Mustakiem mengatakan, pihaknya akan melindungi pekerja MBG di empat wilayah, masing – masing di di Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Yahukimo dan Merauke.
“Kita masih berkoordinasi terkait jumlah pekerja yang akan dilindungi lantaran ada sebagian pekerja MBG yang telah mendapatkan perlindungan sosial dari program lainnya seperti Asabri dan Taspen,” kata Sirta di ruang kerjanya, Rabu (30/4/2025).
Sebelumnya, Pemerintah melalui BGN menyatakan bahwa program MBG telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan dikutip dari laman presidenri.go.id.
Danrem 172/PWY Brigjen TNI Dedi Hardono mengungkapkan bahwa sebanyak sembilan titik dapur MBG telah beroperasi di wilayah Korem 172/PWY.
Hal ini disampaikan saat menghadiri peluncuran program MBG di SMP Negeri 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Senin (14/4/2025).
Danrem mengatakan, dari sembilan dapur tersebut, tujuh di antaranya berada di Provinsi Papua, yaitu di Kota Jayapura (1 dapur), Kabupaten Jayapura (2 dapur), Kabupaten Sarmi (1 dapur), Kabupaten Biak (1 dapur), dan Kabupaten Kepulauan Yapen (2 dapur).
Sementara di Provinsi Papua Pegunungan, dapur MBG beroperasi di Kabupaten Jayawijaya (1 dapur) dan Kabupaten Yahukimo (1 dapur). (Zulkifli)
