Jayapura – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat terus berupaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya di Tanah Papua dapat berjalan optimal.
Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Budi Setiawan mengatakan, kepastian tersebut sejalan dengan cakupan kepesertaan JKN aktif yang mengalami kenaikan signifikan selama tiga tahun berturut-turut.
‘’Sejak tahun 2020 hingga 2022 cakupan kepesertaan JKN aktif di wilayah Propinsi Papua mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni dari 60,84 persen menjadi 88,78 persen, demikian juga di Papua Barat mengalami kenaikan dari 93,85 persen menjadi 95,07 persen,’’ jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di wilayah Papua dan Papua Barat, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan pembayaran.
“Biaya di tahun 2020 sebesar Rp 860,2 milyar, di tahun 2021 Rp 666,9 milyar dan tahun 2022 sebesar Rp919 milyar. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid19 yang mulai berkurang. Dari biaya yang telah dibayarkan ini, masih terdapat beberapa sarana prasana dan juga tenaga kesehatan yang kecukupannya belum terpenuhi,” ujar Budi.
Untuk Kecukupan dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) saat ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan rasio 1 dokter melayani 5.000 peserta, di tanah Papua masih membutuhkan 175 dokter.
Sedangkan jumlah tempat tidur di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan rasio 1 tempat tidur untuk 1.000 peserta, maka di tanah Papua dengan total 51 FKRTL masih membutuhkan 358 tempat tidur.
“Terkait dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan secara intensif berkoordinasi dengan stakeholder yang membidangi hal ini salah satunya dengan Dinas Kesehatan baik Propinsi Papua dan Papua Barat dan Kabupaten/Kota melalui forum kemitraan untuk dapat segera melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Sementara itu, Andi Budiyono selaku Asisten Deputi Bidang PKKC BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 12 menyampaikan, dari sisi penerimaan iuran mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2022.
“Untuk penerimaan iuran dari Rp857 milyar naik menjadi Rp1.06 triliun. Ini merupakan bentuk dukungan dan kesadaran bersama dari semua segmen kepesertaan serta Pemda Kabupaten dan Kota serta Propinsi,’’ jelas Andi dalam kegiatan media gathering dengan tema ‘’outlook program JKN di Tanah Papua tahun 2023,’’ Senin (2/1/2023). (Sari)
