Puncak – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Jayapura menyelenggarakan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Puncak pada Selasa (11/6/2024) bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemkab Puncak terkait pelayanan kesehatan. Salah satunya situasi keamanan yang kurang kondusif yang berdampak pada penilaian akreditasi dan rekredensialisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Puncak, Karlos Murib mengatakan, selain itu masih ditemukan adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) kapitasi yang perlu dilaporkan secara tepat waktu untuk menghindari penyesuaian atau pemotongan dana kapitasi.
Karlos mengharapkan agar perhitungan iuran dapat segera disampaikan kepada Bupati dan Sekda, khususnya pasca keaktifan peserta yang semakin berkurang.
“Kami usahakan agar iuran JKN dapat dianggarkan tahun ini. Selain itu, kami butuh dukungan BPJS Kesehatan juga untuk membantu pengurusan NIK dan pembentukan tim kecil pengaduan,” ujarnya.
Karlos mengajak seluruh OPD untuk mendukung program ini, mengingat Kabupaten Puncak telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan pendaftaran dan aktivasi JKN secara langsung. Menurutnya, forum ini menjadi langkah penting dalam memastikan layanan kesehatan di Kabupaten Puncak dapat terus berjalan dengan baik, meskipun berbagai tantangan masih harus dihadapi bersama.
Perwakilan RSUD Ilaga, drg. Rosmiati menyampaikan bahwa salah satu hambatan besar dalam pelayanan kesehatan adalah ketiadaan KTP/NIK dengan persentase sekitar 40% pasien ketika hendak melakukan pelayanan kesehatan.
“Tanpa KTP/NIK, sulit bagi kami untuk menghubungkan rekam medis dengan data yang diperlukan, padahal kami harus tetap memberikan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase menyatakan bahwa kendala ketiadaan NIK menjadi salah satu tantangan penyelenggaraan JKN di wilayah Papua Pegununungan.
“Banyak klaim yang tidak memiliki identitas NIK, sehingga kami sulit memastikan apakah pasien tersebut terdaftar dalam BPJS atau tidak,” kata Deny di Jayapura, Selasa (18/6/2024).
Untuk mengatasi hal ini, Deny mengusulkan pembentukan tim kecil yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS, Dinas Sosial, dan Dukcapil untuk membantu pengurusan administrasi NIK dan koordinasi JKN secara lebih efektif.
Mengenai akreditasi puskesmas, kondisi daerah yang menantang dan minimnya tenaga medis juga menjadi perhatian utama. Pemkab Puncak berharap ada relaksasi atau perpanjangan waktu pelaksanaan akreditasi.
Deny menyarankan agar Dinas Kesehatan bisa bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk meminta relaksasi, mengingat adanya kondisi khusus yang terjadi dalam penyelenggaraan JKN di Pemkab Puncak.
Terkait silpa kapitasi, BPJS Kesehatan mengingatkan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang ada. Deny menegaskan bahwa silpa kapitasi akan mempengaruhi pembayaran kapitasi pada bulan berjalan, yang mengakibatkan penyesuaian dana kapitasi yang dibayarkan.
“Silakan alokasikan anggaran dana kapitasi yang telah diterima dengan optimal, jangan sampai ada sisa, karena jika ada maka akan terdapat penyesuaian” jelas Deny.
”Integrasi kartu BPJS dan NIK sudah diimplementasikan, mohon kepada pihak BPKAD dan BPJS Kesehatan Kabupaten Puncak agar dapat berkolaborasi dan mensosialisasikan hal tersebut,” kata Deny.
