JAKARTA – Pembangunan desa hingga saat ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan desa salah satunya melalui dana desa yang diberikan kepada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia.
Namun demikian, hingga kini sebagian besar desa di Indonesia belum mempunyai profil desa. Padahal, dalam pengembangan desa, profil desa sangat penting untuk menunjang pembangunan desa yaitu sebagai data dasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
“saya harapkan kedepan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong masing-masing desa di daerahnya untuk membuat profil desa,” ungkap Dewan Pakar Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Dr. Yusuf Yambe Yabdi, pada Rapat koordinasi Nasional dengan tema “Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II”, di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat. Kamis, (27/02/2020).
Dikatakan, jika semua desa memiliki profil, maka pemerintah bisa gunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan. Sebab, ketersediaan data yang diwujudkan dalam profil desa akan mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan desa dan harapannya program-program pembangunan yang dibuat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Dia menuturkan perkembangan dan kemajuan serta program dari kegiatan pemerintah sudah harus tertuang dalam profil desa.
“Pentingnya profil desa, karena penyusunan profil desa ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007,” ujarnya.
Yusuf menyatakan, penyusunan profil desa merupakan proses untuk menemukan dan menggali potensi desa yang nantinya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan.
Sementara itu, Ketua Umum Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia Isra A. Sanaky, S,Hi,MH, mengatakan, Rakornas BKND Se-Indonesia ini untuk bersilaturahmi juga bersinergi.
BKND ini adalah sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan Nawacita, karena dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan dan Badan Komunikasi Nasional Desa hadir untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Isra memaparkan, pengelokasian dana desa itu banyak yang tidak tepat sasaran karena ada desa yang sudah maju diberikan dan ada juga desa yang belum maju diberikan dengan rincian anggaran yang sama.
Hadir dalam Pembukaan BKND Se-Indonesia antara lain Instansi Polri, TNI, Para Kades Se-Indonesia, Dewan Kota, Ketua Forum Santri, dan para anggota jajaran BKND Se-Indonesia.
