Jayapura – Panitia Khusus (Pansus) Beasiswa DPR Papua kembali menggelar rapat kerja bersama Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, guna mencari solusi untuk pembayaran sisa biaya studi mahasiswa unggul Papua dari bulan Juli – Desember 2023.
Padahal, deadline waktu yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa itu, harus segera membayar. Untuk itu, ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik Pemprov Papua juga DPRP.
Rapat kerja tersebut berlangsung diruang Banggar DPR Papua, dipimpin oleh Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah, S. Hi, MH didampingi beberapa anggota Pansus, diantaranya H. Kusmanto, SH MH, Timiles Yikwa, SE, Tan Wie Long, Hengky Bayage, Mustakim, Decky Nawipa, Yonas Nussy, Thomas Sondegau dan Yosias Busup juga hadir Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen didampinggi para stafnya di Ruang Banggara DPR Papua, Jumat 24 November 2023, petang.
Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah, S. Hi, MH kepada pers mengatakan, rapat kerja dengan BPSDM Provinsi Papua, pihaknya ingin tahu berbagai persolan terkait dengan beasiswa mahasiswa unggul Papua, karena penggelolaan beasiswa ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
“Untuk di Papua induk sendiri ada 1.718 mahasiswa, dimana masih kekurangan biaya studi dari bulan Juli – Desember 2023, belum ada kepastian. Inilah yang kita akan cari solusi, agar anak-anak kita ini bisa berkuliah dengan aman dan nyaman tanpa tekanan sikis,” kata Fauzun Nihaya kepada sejumlah awak media.
Lebih lanjut dikatakan politikus NasDem itu, terkait dengan kekurangan biaya studi dari anak-anak kita periode Juli-Desember, dalam rapat tadi kepala BPSDM mengatakan simulasi kebutuhan anggaran yang mereka butukan sekitar Rp 101 miliar. Tetapi disaldo mereka hanya tinggal 57 miliar. Sehingga kekurangannya sisanya ada sekitar Rp. 44 miliar.
“Nah, ini yang kita cari solusinya,” jelas Fauzun.
Menurutnya, masalah ini sangat urgen, sehingga nanti pada Senin depan dari Pansus akan mengundang pihak-pihak terkait, terutama yang bisa mengambil keputusan, diantaranya Pj gubernur dan juga tim TAPD.
Sehingga lanjutnya, masalah ini bisa segera terselesaikan, dan anak-anak kita bisa berkuliah dengan aman dan nyaman, tanpa tekanan sikis.
“Ya memang dari anggota Pansus merekomendasikan dengan melihatnya pengelolaan beasiswa yang tidak karuan, sehingga mereka berharap pengelolaan tidak harus dari BPSDM. Tetapi mungkin nanti akan ditunjuk badan lain untuk mentransfer biaya kuliah dari anak-anak kita hingga Desember ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Aryoko Rumaropen menjelaskan, terkait beasiswa unggulan ini, memang kami di bagian manajemen ada banyak hal yang kurang.
“Tetapi lewat rapat tadi, ada banyak saran dan masukan untuk kedepan di perbaiki,” jelasnya.
Sementara hal lain, ungkap Rumaropen, ada hal yang lebih urgen yang kita hadapi sekarang, yaitu terkait sisa pembayaran biaya studi anak-anak kita dari Juli-Desember 2023 ini.
“Kami dari BPSDM tidak bisa menaggulanginya, karena biayanya sanggat besar yakni sebanyak Rp 101 miliar. Sedangkan direkening beasiswa kami masih ada sisa saldo Rp.57 miliar, jadi masih kurang 44 miliar,” paparnya.
“Hal ini kami sudah sampiakan ke gubernur, tetapi kami diarahkan untuk menunggu persedian yang menjadi tanggungjawab kabupaten Kota, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak kabuparen Kota,” sambungnya.
Oleh karena itu, Rumaropen menambahkan, dalam rapat tadi pihaknya sudah sepakat, di hari Senin pekan depan, akan kembali duduk bersama dengan Pansus Beasiswa untuk mencari solusi dan memutuskan apakah kita akan selesaikan di minggu berjalani.
“Ya, tentunya dalam pertemuan pada Senin pekan besok itu, nanti ada kesepakatan antara pimpinan daearah. Baik gubernur maupun tim anggaran dengan Banggar DPR Papua, untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya. (Tiara).
