Jayapura – Wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran di Papua, menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik. Hanya saja, sebagain besar masyarakat Papua dengan tegas menolak pembentukan DOB itu, sehingga terjadi pro dan kontra antara rakyat Papua dan bahkan sampai memakan korban jiwa rakyat Papua.
Tak hanya itu, perkembangan situasi terakhir di Papua juga saat ini sedang tidak baik, lantaran masih sering terjadi konflik di sejumlah daerah di Papua yang hingga kini belum diselesaikan oleh pemerintah.
Untuk meredam konflik di Tanah Papua, Tokoh Adat Kabupaten Intan Jaya, Julianus Miagoni meminta pemerintah segera membuka ruang dialog untuk mengakomodir semua kepentingan yang terjadi saat ini di Papua.
“Pemerintah harus segera membuka ruang dialog bagi semua elemen di Papua, yang tujuannya untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua, termasuk masalah pelanggaran HAM, Blok Wabu dan pemekaran serta lainnya,” tandas Julianus Miagoni kepada Pasific Pos ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 22 Maret 2022.
Apalagi kata Julianus Moagoni, di Intan Jaya khususnya di wilayah Meepago di Tanah Papua telah menghadapi masalah ini bertubi – tubi, mulai dari akar masalah pelanggaran HAM, konflik bersenjata, Suku Moni yang diabaikan diatas tambang Freeport, pembunuhan terhadap tokoh gereja, rencana ekploitasi Blok Wabu dan lainnya.
Namun kata Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan Wilayah Adat Meepago itu, jika masalah pro kontra pemekaran atau pembentukan DOB, bahkan soal penentuan ibu kota provinsi Papua Tengah, itu antara Nabire dan Mimika.
Untuk itu, Yulianus Miagoni mengingatkan jika kejadian perang suku besar-besaran yang mengakibatkan banyak korban nyawa, itu akibat pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika.
“Ini potensi masalah yang besar. Dulu di Timika terjadi korban banyak. Nah, sekarang 6 bupati mau di Nabire. Nah, pusat seperti telah bekerjasama dengan Bupati Mimika. Ini sadar atau tidak, seolah – olah kita tengah diadudomba yang ujungnya akan mengorbankan rakyat,” tekannya.
Oleh karena itu, dengan tegas Yulianus Miagoni meminta pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan DPR RI agar tetap bersabar terlebih dahulu untuk merencanakan pemekaran ini, disebabkan masih banyak masalah yang belum terselesaikan di Papua dengan tuntas.
Bahkan tandas Yulianus Miagoni, jika pemerintah pusat memaksakan pemekaran daerah, maka itu sama saja memekarkan kekerasan di Papua.
“Apalagi, sumber daya manusia (SDM) belum siap. Provinsi mau masuk, lalu siapa yang akan kerja? Belum lagi Blok Wabu masuk, juga siapa yang akan kerja?,” cetusnya Yulianus Miagoni.
Terkait dengan itu, Yulianus Miagoni meminta kepada pimpinan DPR Papua, MRP dan Gubernur Papua untuk segera membuka ruang atau forum dialog bagi rakyat Papua. (Tiara).
