Jayapura – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua melaunching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua, yang dilaksanakan secara serentak pada November 2024, mendatang.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan rapat koordinasi bersama para stakeholder yang berlangsung di Hotel Aston Kota Jayapura, Selasa, 17 September 2024.
Launching Pemetaan Kerawanan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kerawanan pemilu di tahun 2024 dengan mengidentifikasikan isu dan tahapan yang paling rawan berdasarkan data 2022 dan pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin mengatakan, jika pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan dari tiga isu utama tahapan yang menyebabkan pelanggaran dalam pemilu.
“Ada tiga isu kerawanan utama yaitu, mulai dari pencalonan kampanye, dan pungut hitung,”bebernya.
Dikatakan, Bawaslu Papua juga melaunching peta kerawanan sekaligus destiminasi.
“Jadi, apa yang kami pahami sebagai peta kerawanan dalam konteks pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua. Pertemuan ini sesungguhnya sekaligus menggenapi apa yang tercecer, dari apa yang kami tidak bisa potret secara utuh,”jelasnya.
Ia juga menyebutkan ada beberapa daerah yang rentang potensi kerawanan, dan di Provinsi Papua paling tinggi
Hardin pun mengatakan, bahwa peta kerawanan paling tinggi di empat(4) Kabupaten/Kota yaitu di Kota Jayapura, kabupaten kepulauan Yapen.Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi.
Bahkan, pada kesempatan itu Hardin Halidin mengungkapkan, lima hari dari sekarang tepatnya tanggal 22 September akan ada penetapan calon bakal Pasangan calon menjadi pasangan calon.
“Besok mulai dari Pasangan calon untuk gubernur provinsi Papua, kemudian Pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh Indonesia. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 September besok,” ungkap Hardin Halidin.
Dan juga lanjutnya, 8 hari dari sekarang nanti akan ada kampanye hari pertama pelaksanaan kampanye 2024. Kemudian 70 hari dari sekarang 27 November 2024 akan melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada di tahun ini.
“Sehingg pada 16 Desember 2022, Bawaslu Republik Indonesia sudah melaunching indeks kerawanan Pemilu. Jadi, ada empat dimensi di dalamnya, kemudian tahun 2023, Bawaslu juga meluncurkan apa yang disebut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik, dimana didalamnya ada persoalan SARA dan juga Persoalan Netralitss ASN TNI dan Polri, jelasnya.
Tak hanya itu, juga ada isu – isu terkait dengan integritas penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu membaca dua IKP sebelumnya di tahun 2022 dan 2023. Pihaknya kemudian melakukan pendalaman pada tiga isu utama yakni, pencalonan kampanye dan pada saat pungut hitung. “Bayangan kami tiga poin ini akan bisa menjadi persoalan yang akan dihadapi di seluruh Indonesia. Terutama di Papua,”tandasnya.
Apalagi ungkap Hardin Halidin, kepekaan kerawanan itu dibuat secara khusus.
Kendati demikian kata Halidin, saat ini yang paling penting pertama adalah bahwa ini menjadi bagian dari mitigasi konflik yang dibuat oleh Bawaslu. Sekaligus di dalamnya sesungguhnya ini adalah deteksi dini terhadap potensi-potensi persoalan yang kemudian masih berkembang menjadi isu-isu krusial di Papua.
Kedua, ini menjadi basis data bagi Bawaslu dalam melaksanakan program pencegahan. Karena itu sekaligus yang ketiga, ini bisa menjadi pergumulan kita semua, setiap kita harus mengambil bagian di dalam ini.
“Karena pencegahan itu tidak hanya memberikan atau menjadi tugas dari Bawaslu. Tapi pencegahan itu juga ada di masing-masing diri kita dan kelompok kita,” ujar Hardin.
Hardin Halidin menambahkan, ini menjadi penting, sebab hari ini pihaknya melakukan launching sekaligus deseminasi sebelumnya apa yang namanya dipahami sebagai peta kerawanan dalam konteks pelaksanaan Pilkada di Papua.
Sekedar diketahui, bahwa dalam launching ini juga dilakukan diskusi dengan menghadirkan tiga orang narasumber yakni Leonard imbiri dari Dewan Adat Papua, Latifah Anum Siregar seorang pengacara yang sekaligus menangani masalah Pilkada dan ketiga Mantan anggota Bawaslu Provinsi Papua 2 periode Anugerah Pata.
Sebelumnya Ketua Panitia Rakor Bawaslu Maria Y Ibo S.Sos,M.Pd menjelaskan, jika tujuan digelarnya pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder serta Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Provinsi Papua adalah melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilihan serentak 2024. Untuk itu, selanjutnya peserta mengetahui terkait dengan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 di Provinsi Papua.
Sehingga peserta mampu memberikan saran dan masukan dalam penguatan dan pengembangan serta peningkatan pengawasan partisipatif bagi kelompok masyarakat dan peserta terdorong untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dalam pengawasan partisipatif. (Tiara).
