Jayapura, – Untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam menangani penyebaran virus corona atau covid-19 di Papua, anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dipangkas sebesar Rp 200 miliar atau sekitar 49,8 persen.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, jika sebelumnya pihaknya telah membantu Pemprov Papua dalam hal ini Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sebesar Rp 20 miliar.
“DPR Papua tetap konsisten membantu Pemprov Papua dalam menangani covid-19 dengan memotong anggara 49,8 persen atau lebih Rp 200 miliar,” kata Jhony Banua Rouw ketika ditemui Wartawan usai mengikuti rapat Badan Anggaran DPR Papua di Hotel Aston Kota Jayapura, Senin (8/6).
Jhony Banua Rouw menjelaskan jika pihaknya menggelar rapat bersama TAPD Pemprov Papua pada Senin (8/6), untuk membahasa sistem penggaran yang banyak perubahan dari APBD yang sudah disahkan.
“DPRP sudah memotong anggarannya 49,8 persen untuk membantu biaya Covid ini. Kalau dulu kita menyumbang 20 miliar, maka hari ini kita sudah menyumbang lebih daripada itu untuk membantu penanganan Corona,” kata Jhony Banua Rouw.
Namun Politisi Partai NasDem ini berharap, dengan bantuan anggaran yang cukup besar dari DPR Papua, Tim Satgas Covid-19 Papua bisa menggunakannya dengan baik. Untuk menangani 3 hal penting dimasa pandemi covid-19 yakni kesehatan, jaringan sosial dan ekonomi.
Selain itu lanjutnya, untuk menangani 3 hal penting dimasa pendemi covid-19 yakni kesehatan, jaringan sosial dan ekonomi.
Dijelaskannya, untuk pergeseran anggaran sendiri, TPAPD telah melakukan pergeseran dalam APBD Provinsi Papua sebesar Rp 1,19 triliun. Pergeseran anggaran itulah yang akan dibahas dalam pembahasan APBD perubahan nantinya.
Namun kata Jhon Banua, DPR Papua berharap, pemerintah dapat melakukan penanganan Corona di Papua dengan cepat, karena selama ini penanganan dinilai masih banyak kekurangan. Contohnya, bisa dilihat grafik pada minggu lalu dimana hasil PCR yang positif perharinya turun signifikan.
“Itu turun bukan karena memang kasusnya tidak ada. Tapi menurut kami itu turun karena kesediaan reagen untuk melakukan PCR itu yang kurang. Kami lihat ada miss di sini,” bebernya.
Bahkan, legislator Papua ini menilai Dinas Kesehatan Provinsi Papua tidak melakukan fungsinya dengan baik dalam penyediaan reagen untuk bahan baku tes PCR.
“Kita sudah tambah alat PCR yang tadinya 150 perhari menjadi 300. Jadi buat apa tambah alat kelau reagen kurang. Kita ingin, dengan anggaran yang cukup besar, maka harus menjawab kebutuhan kita, bukan untuk disimpan,” tandasnya.
Disamping itu, DPR Papua juga mendesak pihak rumah sakit segera membayarkan insentif tenaga medis, karena mereka adalah benteng terakhir karena sampai minggu kemarin dilaporkan bahwa baru dicairkan kepada pihak rumah sakit.
“Dan tadi kami cek belum sampai ke tenaga medis. Kita berharap minggu ini semu kepala rumah sakit harus bayarkan tenaga medis. Tadi kami minta minggu ini harap semua tenaga kesehatan yang punya kontak langsung dengan pasien atau beresiko dibayarkan tunjangannya,” harapnya.
Jhony Banua Rouw menambahkan, selama ini alasan terlambatnya pembayaran tunjangan tenaga medis, karena masalah sistem, sehingga harus diverifikasi dan sebagainya.
