Jayapura – Dalam waktu dekat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua bakal menggelar kegiatan Gerakan Nasional Penanggulangan Inflasi Pangan (GNPIP) di Merauke, Provinsi Papua, Selatan.
Kegiatan GNPIP di Merauke, Provinsi Papua Selatan ini akan dilaksanakan pada 25 Juli 2024, dengan tema ‘Mewujudkan Ketahanan Pangan Papua Selatan yang Berkelanjutan melalui Inovasi, Sinergi dan Digitalisasi.
Dimana pada kegiatan ini nanti akan ada berbagai kegiatan, diantaranya ada penyerahan bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi pertanian pada ponpes dari Merauke dan Poktan dari Nabire.
Kepada pers, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, GNPIP ini merupakan wujud dari sinergi dan inovasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan laju inflasi khususnya pada kelompok pangan bergejok.
Selain itu lanjutnya, juga akan ada kegiatan penandatanganan kerjasama antar daerah secara business to business komoditas bawang merah yakni pelaku usaha di Jayapura dengan Enrekang.
Faturachman mengatakan, kerjasama antar daerah itu, jika memungkinkan, akan ada tambahan pasokan ketika di Jayapura mengalami kekurangan.
Untuk itu ungkapnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua sudah bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan untuk membawa kelompok taninya ke Merauke nantinya.
“Ada seremonial launching pupuk organik cair produksi SMK Negeri Merauke. Dalam GNPIP ini juga ada satu program yakni penerapan Good Agriculture Practices, salah satu contohnya pupuk organik cair,” kata Faturachman dalam Bincang – Bincang Media di Kopi Tiam, Ruko Dok II Kota Jayapura, Senin, siang, 22 Juli 2024.
Tidak hanya itu, lanjut Faturachman, dalam kegiatan GNPIP di Merauke, Papua Selatan ini, juga ada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Merauke, Kota Jayapura, Nabire dan Timika pada 25 – 26 Juli 2024.
“Itu terkait dengan GNPIP, harapannya memang terjadi peningkatan produksi, penerapan good agriculture pratice semakin meluas dan kerjasama antar daerah bisa membantu meningkatkan pasokan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Faturachman juga mengungkapkan jika kondisi perkembangan inflasi yang ada di wilayah Papua, itu berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh BPS, pada bulan Junii 2024 lalu, dimana inflasi di Provinsi Papua masih terjaga stabil atau rendah dilevel 1,47 persen, sedangkan untuk Provinsi Papua Selatan 2,04 persen.
Dikatakan, hal itu menempatkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan pada urutan 6 provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia.
“Namun, tentunya kita tidak boleh berpuas diri dulu, karena ada tantangan ke depan khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, karena kedua provinsi ini inflasinya masih relatif cukup tinggi diangka 3,49 persen dan 5,65 persen,” ungkapnya.
Dengan demikian, dari inflasi inilah, Bank Indonesia menginisiasi sebuah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau disebut GNPIP.
Menurutnya, alasan Bank Indonesia menggelorakan GNPIP diantaranya karena inflasi bukan hanya ada di Papua, tetapi juga inflasi secara nasional sebagian besar didominasi oleh komoditas pangan.
“Jadi, komoditas pangan itu, banyak penyebabnya. Misalnya, apakah karena faktor dari cuaca, biaya distribusi dan lain lainnya. Tetapi, karena inflasi kita lebih banyak didominasi oleh komoditas pangan, maka disitulah peran kita sebagai masyarakat, semua stakeholder yang ada untuk bersatu padu menggelorakan GNPIP ini,” terangnya.
Untuk itu, Faturachman menambahkan, dalam GNPIP ini, ada tujuh hal utama yang menjadi konsen yakni penguatan komoditas pangan strategis, penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, optimalisasi kerjasama antar daerah, dukungan fasilitas distribusi pagan, penggunaan digitalisasi dan data pangan, dukungan optimalisasi operasi pasar, pasar murah, SPHP, GPM dan lainnya serta Penguatan koordinasi dan komunikasi. (Tiara).
