JAYAPURA – Dalam waktu dekat ini, Analisis Papua Strategis (APS) bakal menggelar konferensi I di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 28 April hingga 30 April mendatang.
Hal itu disampaikan, Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Lous Deo Calvin Rumayom saat pers conference di Swisbel Hotel, Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/4/2022) malam.
” Jadi dalam waktu dekat ini kita akan gelar Konferensi Otonomi Khusus dan Strategi Implementasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Konferensi ini fokus membahas tiga isu strategis dalam forum, yakni Papua Bisnis Forum, Papua Transportasi Forum serta Masyarakat Adat dan Agama Forum,” kata Rumayom.
Rumayom berujar, keputusan APS menggelar Konferensi I dikarenakan ide dan diskusi serta masukan dari berbagai pihak dan dalam Konferensi ini juga, APS akan menghimpun berbagai representasi ide dan gagasan berbagai pihak.
Rumayom menjelaskan alasan APS menyoroti Papua Development Strategy itu, lantaran pembangunan di Papua butuh strategi, untuk memberikan kekuatan dalam implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Untuk itu, APS menggabungkan Otsus dan Inpres menjadi dua engine sejak UU Otsus ditetapkan guna memastikan perubahan-perbahan yang terjadi di Papua.
Ditanyakan terkait tokoh mana saja yang akan ikut terlibat dalam Konferensi tersebut, Rumayom mengungkapkan Konferensi itu akan dihadiri tokoh nasional, pejabat, pengusaha dan juga pihak-pihak berkompeten serta berbagai anggota group WA, yang selama ini memiliki forum untuk diskusi kawal isu sosial ekonomi budaya politik di Papua.
Rumayom berharap konferensi APS I dapat memberi manfaat dan kontribusi, karena sudah ada UU Otsus dan Inpres Percepatan Pembangunan Papua, namun kelihatan pembangunan belum berjalan maksimal.
Lebih lanjut, Rumayom menyebut dalam Konferensi APS 1 itu ada tiga hal yang menjadi sorotan yakni Papua Bisnis Forum, Forum Transportasi Papua dan Forum Masyarakat Adat Agama.
” Nantinya Papua Bisnis Forum itu akan mempertemukan regulator, eksekutif, pengambil kebijakan ekonomi, pelaku usaha dan analisis serta evaluasi iklim investasi di Papua. Ini penting, untuk memastikan 20 tahun ke depan ada kebijakan yang dapat memastikan kesejahteraan masyarakat Papua,” papar Rumayom.
Dia menilai, selama ini semua terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga APS menginginkan semua ada dalam sistem. Dia berharap tiga hal yang menjadi sorotan diatas seperti Papua Bisnis Forum dapat menghasilkan arsitektur perdagangan di Papua. Sedangkan, Papua Transfortasi Forum yang akan didukung Kementerian Perhubungan dapat mematakan transportasi di Papua dalam 20 tahun ke depan.
” Sebab hingga saat ini, wilayah Pegungan Tengah harga barang masih mahal, bahkan harga semen diatas Rp 1 juta. Oleh karena itu saya berharap, kedepannya masalah transportasi di Papua bisa clear termasuk kemungkinan rencana pembangunan kereta api di Papua sebagai solusi percepatan pembangunan transportasi di Papua dalam upaya meningkatkan konektivitas, ” harap Rumayom.
Sedangkan Forum Masyarakat Adat dan Agama, kata Rumayom, akan mempertemukan tokoh agama dan adat untuk membangun infrastruktur sosial di tengah masyarakat. APS berharap agama dan adat mempunyai sistem sosial yang akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan.
“Ketiga forum ini, akan menjadi forum strategis. Kita bisa menyiapkan berbagai gagasan dan strategis kepada pemerintah,” jelas Rumayom.
Dia mengungkapkan, konferensi APS I ini sebenarnya untuk mendukung Presiden, Wapres, Kabinet dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan semua kebijakan pemerintah harus terimplementasi dan harus sampai serta dirasakan masyarakat.
“Sebagai bagian intelektual, pelaku pembangunan, kita ingin ada kerja kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendiri, warga negara harus punya akses memastikan persoalan pembangunan di Papua,” imbuhnya.
Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi APS I itu, Calvin Rumayom mengaku berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Gubernur di Papua dan Papua Barat, termasuk BUMN di Tanah Papua untuk hadir dalam konferensi itu. Bahkan, sejumlah tokoh nasional untuk hadir dalam acara itu, termasuk Yenni Wahid.
“Konferensi APS I akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar. Beliau sebagai pembina penasehat APS, Diplomat Senior, mantan Dubes RI di Amerika Serikat,” tandas Rumayom.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Analisis Papua Strategi (APS), Willem Tobias Fofid menambahkan, jika APS ini berasal dari komunitas group WA yang tergabung dalam sebuah diskusi lintas profesi, lembaga, lintas negara, lantaran anggotanya ada 16 negara di seluruh dunia, membentuk sebuah forum APS.
Memasuki tahun ketiga, komunitas itu semakin berkembang sehingga melahirkan ide dan gagasan dan mampu mengkosolidasikan seluruh komponen, sehingga sepakat menggelar Konferensi APS I dengan tema Otsus dan Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua pada 28 hingga 30 April mendatang.
Menurutnya, Konferensi APS I ini, akan dihadiri berbagai anggota komunitas ini, yang terdiri dari berbagai profesi, baik ASN, TNI-Polri, Kejaksaan, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.
Diakui, beberapa kepala daerah di Papua dan Papua Barat bersedia untuk menghadiri Konferensi APS I di Biak Numfor, termasuk sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Anggota komunitas APS dari berbagai negara juga akan hadir seperti dari Amerika, Singapore, China, PNG, Australia, Fiji dan lainnya.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Konferensi Analisis Papua Strategi (APS) I, Pdt Diben Elaby memastikan bahwa secara umum konferensi itu, siap digelar.
Diakui Diben, ia tertarik bergabung dalam APS ini dikarenakan program Pemerintah Pusat atau Presiden terkait dengan RIPPP (Rencana Induk Pembangunan Papua dan Papua Barat), pengganti UP4B.
Diben berharap, melalui Konferensi APS I, Pemerintah pusat dapat mendengar usulan masyarakat, akademisi dan berbagai pihak lainnya.
” Karena dalam forum ini sudah terakomodir, baik nasional, daerah dan luar negeri. Karena APS ini, berisi anggota dari berbagai latar belakang,” ujar Diben.
Diben menilai jika Konferensi APS I ini merupakan forum yang sangat strategis dan diharapkan bisa menghasilkan lebih pada implementasinya.
“Hal apa yang mereka mau lakukan, karena di Papua banyak kebijakan. Apalagi, banyak masyarakat mengaku belum menerima manfaat. Itu merugikan orang Papua, bangsa dan kemajuan di daerah dalam perkembangan era global. Oleh karena itu, melalui forum ini, diharapkan lahir bukan hanya usulan saja, tapi ada kesepakatan yang bisa diimplementasikan,” pungkasnya.
Ditambahkan, rencana menggelar Konferensi APS I ini, tidaklah mudah lantaran mengalami kendala, terutama pendanaan.
” Sebab pada saat saya mengajak beberapa BUMN di Papua untuk berpartisipasi, mereka kurang peka dengan situasi yang terjadi di Tanah Papua. Padahal, itu bertentangan dengan kemauan negara,” sesal Diben.
Dia berharap, kedepannya ada dukungan dari berbagai pihak terutama BUMN agar apa yang menjadi harapan bersama untuk kemajuan Papua dapat terwujud.
Diketahui, Analisis Papua Strategis (APS) sendiri merupakan komunitas yang terbentuk dari group WhatsApp (WA) dimana anggotanya dari berbagai profesi baik di Papua, luar Papua, bahkan dari luar negeri, yang sering membahas berbagai hal hampir 3 tahun terakhir ini.
