Jayapura – Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian menggelar Rapat Kerja bersama mitra OPD rumpun ekonomi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH didampingi sejumlah anggota Komisi II diantaranya Mustakim HR, Siti Susanti, SE, Orgenes Kaway, Hosea Genongga, Danton Giban dan Jhon NR Gobai yang berlangsung di Hotel Grand Tabi, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa 13 Juni 2023.
Rapat kerja itu digelar untuk membahas tiga agenda yakni Raperdasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Laporan pelaksanaan APBD Provinsi Papua TA. 2022 serta Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD TA.2023.
“Hari ini kami gelar rapat bersama 6 mitra OPD kami, tetapi rapat kerja ini kami agendakan selama dua hari. Untuk hari ini bersama 3 OPD yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja,” kata Mega Nukijuluw kepada sejumlah Wartawan usai memimpin rapat kerja tersebut.
Sementara besok (red. Hari ini) kata Mega Nikujuluw, akan dilanjutkan dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan dilanjutkan dengan Dinas Pertanian dan Pangan.
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan Papua ini menjelaskan, jika dalam Rapat Kerja bersama OPD Mitra Komisi II ini, pihaknya juga melakukan evaluasi Anggaran APBD tahun 2022 dan juga capaian kinerja dari setiap OPD terkait.
“Ini kami harus bahas karena tahun 2022 APBD induk Provinsi Papua mendapat predikat wajar dengan pengecualian atau WDP, sehingga kami pun harus mengetahui program dan capaian yang sudah dilaksanakan oleh mitra OPD kami dalam penyerapan anggaran tahun 2022,” jelasnya.
Apalagi ungkap Mega sapaan akrabnya, berdasarkan hasil rapat evaluasi dengan tiga dinas pada hari ini, terdapat beberapa OPD yang penyerapan anggaran tahun 2022 lalu telah mencapai 100 persen.
“Jadi hasil rapat evaluasi dengan tiga dinas hari ini, ada dinas yang penyerapan anggaran tahun 2022 sudah mencapai 100 persen, tapi juga ada yang masih 87 persen.Dan bagian inilah yang nantinya menjadi bahan evaluasi kita kedepan,” ujar Mega
Sementara untuk APBD Induk Tahun 2023 dan juga Perubahan APBD Tahun 2023 ini, Mega Nikijuluw mengatakan bahwa setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada OPD yang penyerapan anggaran belum signifikan.
“Namun setelah kami evaluasi ternyata penyerapan anggaran dari 6 dinas terkait yang merupakan mitra kami dari bulan Maret – Juli pencapaiannya masih 37 persen, dikarenakan karena keterlambatan transfer dana Otsus,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah Pusat secepatnya menggelontorkan dana Otsus, karena dana itu akan digunakan untuk kebutuhan dasar dari masyarakat di Tanah Papua.
“Namun harapan kami, agar capain kerja dari mitra OPD kami, itu bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum agenda APBD tahun 2023 pada akhir Juni ini,”harapnya. (Tiara).
