JAKARTA – Badan Penghubung Daerah Papua melaksanakan Capacity Building Badan Penghubung Daerah Seluruh Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ambhara Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023) dengan tema “Optimalisasi Peran Badan Penghubung Memasuki Era Baru Ibu Kota Nusantara (IKN)”.
Badan Penghubung Daerah Papua mengahadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tb. M.Si sebagai narasumber utama dalam acara ini.
Kepala Badan Penghubung Daerah Papua, Alexander Kapisa menyampaikan bahwa kegiatan capacity building ini diselenggarakan sebagai langkah antisipasi tehadap kebijakan pemerintah yang akan segera memindahkan aktivitas pemerintah secara bertahap ke IKN mulai bulan Mei 2024 nanti.
“Sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, peran badan penghubung sangatlah strategis sehingga perlu penyiapan strategi dan antisipasi secara kelembagaan atas kepindahan kegiatan pemerintah ke IKN yang dimulai pada Mei 2024 nanti. Apa yang perlu kita siapkan, seperti apa nanti di IKN, bagaimana berkaitan dengan sarana dan prasarana nanti di sana serta hal-hal lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas kita nanti harus kita siapkan sesegera mungkin,” kata Alexander Kapisa.
Dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang mendukung kinerja Badan Penghubung Daerah di IKN nanti, lanjut Alexander Kapisa, maka kita perlu melakukan konsolidasi dengan otorita IKN.
“Agar kita dapat menyampaikan kepada Pimpinan kita di Provinsi masing-masing, maka kegiatan hari ini sangatlah penting untuk melakukan konsolidasi secara kelembagaan serta mendengarkan langsung pemaparan tentang strategi penyiapan IKN dan kedudukan kantor Badan Penghubung Daerah di IKN nanti oleh Bapak Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN” ungkap Alexander Kapisa.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tb. M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah dengan serius menyiapkan IKN ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
“IKN ini dibangun dengan konsep yang sangat maju, kota masa depan yang ditujukan kepada generasi Z dan millennial. sebanyak 16.690 orang ASN akan mulai dipindahkan ke IKN pada bulan Mei. Saya pastikan ASN yang pindah kesana akan merasa betah dan tidak menganggap IKN sebagai kota Jin buang anak” ungkap Thomas Umbu Pati.
Berkaitan dengan Kantor Badan Penghubung Daerah di IKN, telah disiapkan lahan seluas 1,01 hektar. “Kami telah menyiapkan lahan seluas 1,01 hektare untuk menjadi tempat Pembangunan kantor Badan Penghubung Daerah. Nanti kita akan bangun dan disetiap lantai akan di isi 2 sampai 3 provinsi dengan luas dari masing-masing kantor 120 m2 dan status lahan hak pakai nol rupiah” kata Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN ini.
Narasumber yang lain, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P menyampaikan tentang Eksistensi dan Tantangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi di Indonesia.
“Dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi ada dalam bidang kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta digitalisasi. Ada keterbatasan kewenangan yang di hadapi oleh Badan Penghubung Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih berada pada level eselon 3” ungkap Evan Nur Setya Hadi.
Sejalan dengan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemandagri, Ketua Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI), Hendry Donald L. Izaac menyampaikan bahwa dengan tingkat eselon dari Kantor Penghubung Provinsi mememang menjadi tantangan saat ini, sementara tugas dan fungsi yang dijalankan sangat strategis.
“Badan Penghubung Provinsi ini memiliki kedudukan dan peran yang strategis. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan kadangkala kami harus mewakili Gubernur dalam urusan tugas di Jakarta sehingga kami harus berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan pejabat-pejabat tinggi di Jakarta ini.
Padahal secara eselon kita ini hanya eselon 3. Hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah, khususnya oleh Kemendagri” Kata Ketua Forkappsi yang juga sebagai Kepala Badan Penghubung NTT.
