Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan kembali kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN demi kelancaran dan keberhasilan proses demokrasi di Papua.
“Saya tegaskan kembali, sebagai ASN kita harus netral dan tidak memihak salah satu calon. Jika terbukti terlibat, itu bisa berdampak pada PSU lagi,” ujar Ramses di Jayapura, Jumat (21/3/2025).
Ramses menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawabnya sebagai Pj Gubernur adalah memastikan bahwa PSU berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Oleh karena itu, netralitas ASN sangat penting dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.
“Untuk dugaan keterlibatan ASN, kita tidak bisa berandai-andai karena semua harus berdasarkan bukti dan data. Jika ada yang melapor, pasti akan diproses sesuai mekanisme hukum,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi ASN yang terbukti ikut campur dalam PSU. Setiap pelanggaran akan diserahkan kepada Gakkumdu atau Bawaslu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya sudah berulang kali sampaikan, ASN harus netral. PSU ini harus yang terakhir, jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” tambahnya.
Terkait dengan anggaran PSU, Ramses menyebutkan bahwa pembiayaan akan tetap menggunakan APBD. Pemerintah Provinsi Papua sudah memberikan izin kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan tahapan PSU dengan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) KPU sebesar Rp47 miliar.
“Anggaran PSU akan dicairkan dalam dua tahap agar prosesnya lebih efektif. Kita akan mengoptimalkan APBD yang ada,” jelasnya.
Gyv
