MERAUKE,- Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali sangat luar biasa, saya bangga dengan Yonif 123/Rajawali yang sudah bekerja dengan baik di wilayah perbatasan. Apalagi setelah saya lihat, apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat mereka bisa hadir memberikan solusi,”demikian dikemukakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE, M.Tr. (Han) kepada ARAFURA News di PLBN Sota usai memberikan arahan kepada prajurit di Pos Kout, Minggu (24/7).
Ia menjelaskan, Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali sudah memaparkan beberapa hal penting yang menjadi target kegiatan prajuritnya, termasuk untuk pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dengan masyarakat.
Oleh sebab itu sebagai Panglima ia mengaku bangga dan salut atas pengabdian Yonif 123/Rajawali yang sudah bekerja dengan optimal di wilayah perbatasan. Ia meminta prajurit Rajawali dapat menjaga profesionalisme dan kesehatan sehingga dapat mendukung kelancaran tugas operasional.
“Ada satu lagi yang paling penting, mereka harus dapat merebut hati, pikiran dan perasaan masyarakat Papua sehingga mereka dapat diterima dengan baik di daerah ini,”ungkap Jenderal.
Menurutnya, rakyat adalah bagian dari NKRI dan TNI juga berasal dari rakyat. Istimewanya lagi, banyak prajurit yang berasal dari Papua sehingga sudah seyogyanya TNI dapat berbaur.
“Saya datang untuk melihat langsung pasukan prajurit kita yang sedang melaksanakan tugas di perbatasan dan sebagai Panglima saya ingin memberikan dorongan moril agar mereka tetap semangat dalam menjaga wilayah perbatasan khususnya RI dan PNG. Saya berupaya mendengarkan curhatan mereka, oleh sebab itu saya ingin ngobrol langsung sekaligus bersilaturahmi untuk mendengar hal-hal apa saja yang perlu saya ketahui, termasuk masukan maupun saran-saran dari mereka,”ujarnya.
Sharing yang ia lakukan semata-mata demi meningkatkan kinerja dan tugas operasi para prajurit ke depan agar lebih maksimal. Sebab status Papua adalah tertib sipil dan pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang berupa Inpres Nomor 9 Tahun 2020 untuk mendorong percepatan pembangunan.**
