Anggota DPRD Waropen Fraksi Golkar Maurid Yeremias Mofu (Kanan) saat memberikan keterangan.
Waropen – Anggota DPRD menilai Bupati Kabupaten Waropen, Yeremias Bisai S. H tidak mampu memimpin daerah dengan baik selama tujuh tahun kepemimpinannya.
Anggota DPRD Waropen dari Fraksi Golkar, Maurid Yeremias Mofu dalam rilisnya yang diterima Pasificpos, Minggu (15/10/2023) menerangkan, selama tujuh tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Waropen, masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Pelayanan kesehatan di daerah ini dinilai sangat buruk, karena Kepala Dinas Kesehatan bukan dari latar belakang tersebut, melainkan dari latar belakang sarjana pendidikan sehingga tidak mampu memberi solusi terhadap persoalan yang ada.
“Masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, setiap sakit masyarakat harus dirujuk untuk pengobatan diluar Waropen,” tegasnya.
Anggota legislatif dari Partai Golkar ini menjelaskan, alasan ketidakmampuan Bupati Waropen dalam memimpin daerah yakni setiap masalah yang berkaitan dengan masyarakat tidak ada solusi penyelesaiannya.
Dirinya menyayangkan akan lemahnya sistem pemerintahan di daerah ini, yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ada beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merangkap jabatan.
“Selain itu, Bupati juga jarang berada di Waropen, serta malas masuk kantor dan tidak turun ke masyarakat untuk mengetahui dan melihat masalah yg terjadi,” ujarnya.
Juga terjadi kebocoran anggaran yg begitu besar, terbukti melalui laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diprogramkan.
Dia menjelaskan, DPRD kabupaten Waropen akan mengawasi penggunaan dana royalti dari PT. Freeport Indonesia dan memastikan dana tersebut ada di dalam dokumen anggaran serta dijabarkan ke dalam progam dan kegiatan guna kepentingan mensejahterakan masyarakat.
“Bagi saya saudara Bupati Yeremias Bisai tidak mampu memimpin daerah, jika mampu pasti sejumlah masalah prinsip yang terjadi di Waropen dapat terselesaikan, termasuk masalah kesehatan,” tutupnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kabupaten Waropen Markus Maniburi turut mengeluhkan pelayanan kesehatan di daerah ini yang dinilai tidak serius dalam melayani masyarakat setempat.
Markus mengatakan, selama ini jika masyarakat sakit selalu dirujuk keluar Waropen, sistem pelayanan kesehatan dan fasilitas pendukung tidak dimaksimalkan dalam melayani pasien.
“Tidak semua masyarakat mampu secara ekonomi untuk dirujuk keluar Waropen, karena ketika dirujuk membutuhkan biaya yang besar,” katanya.
Dirinya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Waropen sangat mengharapkan perhatian serius dari pihak pemerintah terkait masalah pelayanan kesehatan di daerah ini yang terus berlarut-larut tanpa solusi.
“Masalah kesehatan di Waropen ini bukan hal yang baru, untuk itu kami atas nama masyarakat meminta pihak DPRD Waropen selaku wakil rakyat untuk melakukan tugas fungsinya sehingga masyarakat jangan menjadi korban atas kelalaian pemerintah,” tegasnya.
