JAYAPURA – Anggaran penanganan dan pencegahan Virus Corona atau Covid-19 sudah siap.
Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekda Papua Ridwan Rumasukun kepada wartawan di Gedung Negara, Rabu (8/4/2020).
Ia mengatakan, anggaran yang diajukan Satgas Covid-19 Papua terlebih dahulu akan divalidasi dan verifikasi Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua.
“Anggaran sebenarnya siap, hanya saja terlebih akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh BPKP,” katanya.
Menurutnya, sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri melalui video confrence bahwa pengalokasian anggaran untuk Covid-19 akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP.
“Arahan dari Menteri Dalam Negeri tadi lewat video conference itu haru dilakukan Verifikasi oleh teman-teman BPKP, kalau dinyatakan bisa jalan maka kita jalan. Tidak sulit, karena itu dana tersedia,” jelasnya.
Dijelaskannya, sumber anggarannya yang harus dilakukan relokasi seperti perjalanan dinas dari Januari sampai Juni 2020 atau triwulan pertama dan kedua.
“Jadi ada surat edaran dari Mendagri yang pertama fokus ke Covid-19, kedua bisa direlokasi atau pindah tempat, ketiga bisa direvisi, jadi nanti setelah itu kita sampaikan ke DPR Papua untuk kita lakukan eksekusi,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengaku anggaran yang bersumber dari dana tak terduga sudah dapat digunakan.
Sebab, status Covid-19 Papua sudah naik menjadi tanggap darurat dari siaga darurat.
“Dananya sudah bisa diambil mulai hari ini, karena dananya tersedia, dananya kita ambil dari dana tak terduga,” tandansnya.
“Dana tak terduga kapan bisa saja kita ambil, seperti sekarang setelah dinyatakan bahwa sudah naik status ke tanggap darurat sudah boleh digunakan,”.
Namun menurut mantan Kepala keuangan Papua tersebut bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk bidang kesehatan, namun dapat digunakan untuk ekonomi kerakyatan dan bantuan sosial.
“Jadi itu terbagi tiga yakni bidang kesehatan, ekonomi kerakyatan, jadi ekonomi harus jalan, ketiga bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak,” jelasnya.
Seperti pekerja yang dirumahkan dan dampak ekonomi misalnya UKM atau mama yang jualan, hanya saja harus ada data lengkap.
“Agardapat bagi, pemerintah pusat membantu teman-teman yang mana, provinsi membantu yang mana dan kabupaten/kota membantu yang mana agar jelas,” tambahnya.
Sebelumnya Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua Silwanus Sumule mengaku untuk mengatasi masala pandemi Corona di Papua dibutuhkan dana sebesar Rp.950 miliar.
“Anggaran tersebut untuk mencakup segala aspek seperti kebutuhan peralatan medis dan aspek sosial ekonomi dari dampak Covid-19,” terangnya.
