Jayapura – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Jayapura menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law (Undang-Undang Sapu Jagat) Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Papua, Kamis (8/10/2020).
Para pengunjuk rasa mulai memenuhi lokasi unjuk rasa sekitar pukul 10.00 WIT dan berakhir pukul 15.00 WIT.
Selain berorasi, aliansi mahasiswa dan pemuda juga melakukan aksi pembakaran salinan draft Omnibus Law sebagai bentuk mosi tidak percaya. Selanjutnya, abu dari salinan draft UU yang dibakar ini akan diserahkan kepada DPRD Papua untuk diteruskan ke DPR RI.
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa dan pemuda meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu demi membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI dalam sidang paripurna pada Senin (5/10/2020).
Salah satu koordinator aksi dari GMKI Kota Jayapura, Viktor Tibul mengatakan, aksi demonstrasi merupakan panggilan sebagai rakyat Indonesia yang merasa hajat hidupnya akan semakin dirugikan melalui Omnibus Law ini.
“Kami akan mengawal dan menuntut Pemerintah Indonesia agar membatalkan UU ini melalui Perppu yang diterbitkan oleh Presiden,” kata Viktor.
Dia juga mendesak pemerintah daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota, serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar aspirasi ini dapat dilanjutkan kepada Presiden.
Aksi penolakan UU ini disambut oleh Wakil Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda, yang langsung menemui para pengunjuk rasa di lapangan. Dalam kesempatan orasinya, Yunus mengatakan kalau dirinya beserta seluruh anggota DPRD Papua juga ikut menolak pengesahan UU ini.
“DPRD Papua sudah pasti akan menolak Omnibus Law. Karena itu sudah pasti akan merugikan rakyat yang ada di atas tanah ini,” kata Yunus Wonda.
Dia berjanji akan membawa seluruh tuntutan ini ke pemerintah pusat bahwa seluruh masyarakat yang ada di Papua menolak.
“Mahasiswa dan pemuda adalah agen perubahan, jadi kami mendukung dan akan selalu bersama-sama sepakat untuk menolak,” tandasnya. (Zulkifli)
