Jayapura – Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur melakukan Hearing Dialog bersama Dinas PUPR serta Dinas Kominfo Provinsi Papua pada Rabu siang, 12 Maret 2025, untuk mengevaluasi penyerapan anggaran tahun 2024 serta menyusun program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025,
Anggota Komisi IV DPR Papua, Dr. Ir. Albert Merauje menjelaskan, tujuan hearing dialog dengan Komisi IV ini adalah untuk melihat kinerja tahun anggaran 2024 dan program kegiatan tahun 2025.
“Kita ingin mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum terselesaikan, berapa progresnya, dan bagaimana realisasinya,” kata Albert Merauje
Meski dalam rapat tersebut, Kadis PUPR Provinsi Papua telah menyampaikan gambaran umum mengenai program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, Politisi Partai NasDem Papua itu menegaskan jika pentingnya penyajian data dalam bentuk tabel yang lebih terstruktur.
“Misalnya, program bina marga di 8 kabupaten/kota, apa apa saja yang sudah dikerjakan, baik itu jalan, perumahan, sungai, atau air bersih. Data itu harus jelas, jadi tidak hanya sekadar penjelasan lisan saja,” tegas Albert Merauje.
Pada kesempatan itu, Albert juga memberikan sejumlah masukan untuk tahun anggaran 2025.
Bahkan, ia juga tekankan bahwa pentingnya efisiensi anggaran dan prioritas pada proyek-proyek yang mendesak, seperti penyediaan air bersih.
“Di Kota Jayapura ini, ada dua sumber air bersih yang terhambat oleh masalah hak ulayat. Kita akan berkoordinasi dengan Walikota untuk menyelesaikan ini agar proyek tersebut bisa dilanjutkan pada tahun 2025,” ujar Albert.
Selain itu, legislator Papua ini juga meminta agar pengusaha asli Papua harus lebih diakomodir dalam proyek-proyek infrastruktur, terutama yang didanai oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Jadi, kalau ada proyek besar, kontraktor induk bisa memberikan subkontrak kepada pengusaha asli Papua. Ini penting untuk pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal,”terangnya.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu menandaskan, bahwa pentingnya perjanjian kontrak yang jelas untuk setiap proyek.
“Uang rakyat dan uang negara harus dikelola dengan transparan dan setiap proyek harus ada perjanjian hitam di atas putih, termasuk detail pekerjaan, waktu, dan pembayaran,” tegas Albert.
Disamping itu, Albert juga memberikan masukan kepada Dinas Kominfo Provinsi Papua. Dimana, ia meminta agar infrastruktur informasi publik, seperti menara BTS dan wi-fi, ditempatkan di lokasi yang strategis dan tidak mengganggu lalu lintas atau pandangan.
“Barang-barang ini harus ditaruh di tempat yang mudah diakses masyarakat, bukan di lokasi yang justru menimbulkan masalah,”cetusnya.
Bahkan, Albert juga mendorong agar wi-fi gratis dipasang di fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan masjid, terutama di daerah terpencil.
“Anak-anak kita butuh akses internet untuk mengerjakan tugas. Dana Otsus bisa digunakan untuk menyediakan wi-fi gratis di kampung-kampung,” kata Albert.
Oleh karena itu, kata Albert, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Kominfo harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat. “Jangan sampai terjadi insiden karena tidak ada koordinasi. Presiden tidak punya tanah, Gubernur juga tidak. Jadi, kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tandas Albert Merauje.
Anggota Komisi IV ini juga bahkan membeberkan rencana Komisi IV DPR Papua untuk melakukan pengawasan langsung pada akhir Maret 2025.
“Kita akan melihat sampel proyek-proyek yang dikerjakan oleh PUPR dan Kominfo di beberapa kabupaten, seperti Jayapura dan Keerom. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami sebagai DPR,”tekannya. (Tiara).
