Jayapura,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Dalam rapat paripurna DPRD tersebut di Jayapura, Rabu (8/1), APBD Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar Rp 1.552.169.680.016 turun 6 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1.658.155.307.501,88.
Bupati Yahukimo, Abock Busup usai sidang kepada wartawan mengatakan, penurunan jumlah APBD 2020 dikarenakan selama ini Yahukimo mendapat DPA dari pusat tetapi tidak di tranfer ke daerah, karena itu harus dilakukan pengurangan program. Apalagi program 2019 tidak ada pembayaran ke pihak ketiga sehingga terjadi defisit.
Abock mengatakan, penurunan APBD Yahukimo dikarenakan juga sebab dana otonomi khusus sebelumnya Rp110 miliar turun menjadi Rp64 miliar.
Dengan demikian, beberapa program-program prioritas baik infrastruktur dan lainnya harus dipangkas agar ke depan tidak terjadi defisit.
“Jadi tahun ini anggaran yang dikurangi sebesar Rp 105.985.689.485,88,” kata Abock.
Lanjutnya, dengan ditetapkan APBD Yahukimo lebih cepat karena tahun ada agenda Pilkada, dengan harapan KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.
Terkiat dengan anggaran Pilkada 2020, kata Abock, anggaran KPU sebesar Rp 75 miliar, Bawaslu Rp 20 miliar, TNI dan Polri Rp 6 miliar. Bahkan dana tahap pertama untuk KPU dan Bawaslu sudah diberikan, yang mana masing-masing sebesar Rp2 miliar,” jelasnya.
Bupati Abock Busup mengimbau kepada seluruh jajaran di Yahukimo untuk segera menjalankan program-program prioritas secara optimal, sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani secara maksimal.
“Seluruh program harus segera dilaksanakan, apalagi tahun ini Yahukimo akan ada Pilkada. Untuk itu, semua tahapan harus sudah segera dijalankan dengan baik dan benar,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan ketua DPRD Yahukimo Mari Mirin, mengungkapkan karena ada kebijakan rasionalisasi dari Pemerintahan Pusat, maka ada penurunan APBD untuk tahun 2020.
Namun demikian, dengan ditetapkannya APBD 2020, sekarang tinggal bagaimana penerapannya di lapangan, mengingat daerah-daerah yang ada di Yahukimo aksesnya hanya bisa menggunakan pesawat, khususnya kecamatan.
“Kami harapkan pihak eksekutif bisa segera cepat melaksanakan program-program kegiatan, agar jangan sampai pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Kami tetap akan mengawal penggunaan APBD ini,” kata Mirin.
Dalam rapat paripurna DPRD tersebut, hadir para anggota legislatif bersama unsur lengkap pimpinan DPRD Yahukimo. Sementara dari eksekutif, Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) setempat.