Jayapura – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Papua merilis perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Papua selama triwulan I tahun 2020.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua, Syaiful mengungkapkan, realisasi APBN Papua berada di bawah bayang-bayang wabah corona atau Covid-19 pada triwulan I tahun 2020 mengakibatkan sejumlah target tidak tercapai.
Total pagu APBN Provinsi Papua sebesar Rp64,25 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Rp16,85 triliun, belanja Non K/L Bendahara Umum Negara (BUN) Rp100,37 miliar, dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp47,30 triliun.
“Pagu APBN tersebut dianggarkan untuk berbagai pos pengeluaran yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2020 yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia tumbuh dikisaran 5,9 – 6,3 persen secara year on year (yoy),” kata Syaiful melalui siaran pers, Senin (11/5/2020).
Sementara, target realisasi untuk triwulan I adalah 15 persen, namun sampai dengan 31 Maret 2020, kata Syaifu, realisasi baru mencapai 12,84 persen yang turut berpengaruh terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I 2020 sebesar 1,48 persen secara yoy berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia melanjutkan, dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan I tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1,60 triliun atau 15,35 persen dibandingkan dengan target penerimaan.
“Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan triwulan I tahun 2019 sebesar Rp1,80 triliun atau 19,54 persen dari target penerimaannya,” imbuhnya.
Syaiful mengatakan, sektor yang paling terdampak Covid-19 adalah sektor konstruksi dikarenakan adanya kendala pasokan bahan baku, penghentian proyek infrastruktur, dan realokasi anggaran infrastruktur untuk membiayai penanganan wabah corona.
Dari sisi belanja negara, sampai dengan triwulan I 2020 belanja pemerintah pusat terealisasi Rp1,79 triliun atau sebesar 10,56 persen dari pagu Rp16,95 triliun.
“Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yaitu 11,69 persen atau sebesar Rp1,78 triliun dari pagu sebesar Rp15,23 triliun,” ucapnya.
“Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yaitu belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, serta belanja bansos, dan belanja Non K/L yaitu belanja lain-lain yang digunakan untuk biaya Ongkos Angkut Beras (OAB) di wilayah Papua,” lanjut Syaiful.
Sampai dengan triwulan I 2020, belanja modal dengan pagu tertinggi dibanding jenis belanja lainnya baru terealisasi sebesar Rp414,79 miliar atau 5,73 persen dari pagu belanja modal, secara persentase mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 6,2 persen.
Rendahnya realisasi belanja modal tersebut antara lain disebabkan adanya pembatasan/pemangkasan untuk direalokasi ke jenis belanja barang guna penanggulangan wabah Covid-19.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp264,64 miliar atau 41,43 persen dari target, mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 29,87 persen.
