Jayapura – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Maryke Monim, menegaskan pentingnya peran strategis DPR Papua (DPRP) dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.
Dalam keterangannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/1/2025), usai menghadiri Kick Off Penyusunan RPJMD, Herlin Monim mengungkapkan bahwa DPRP tidak hanya berperan dalam memberikan persetujuan, tetapi juga berperan krusial dalam memastikan dokumen tersebut sesuai dengan visi dan misi gubernur serta kebutuhan riil masyarakat Papua.
“Tahap awal penyusunan RPJMD harus memperhatikan kekhususan Provinsi Papua. Sebab, Papua memiliki karakteristik khusus yang harus memperhatikan keberlanjutan program otonomi khusus serta pendekatan berbasis wilayah adat, demi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif,”tegas Monim.
Untuk itu kata Herlin Monin, DPRP akan memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah jika terdapat hal yang kurang relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritas nasional.
“Selain itu, DPRP juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan,”jelasnya.
Mantan Ketua Komisi II dan IV DPR Papua ini juga menyebut bahwa pentingnya program keberlanjutan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Papua sesuai arahan Gubernur Papua.
Oleh sebab itu ia berharap, program SKPD harus benar-benar menyentuh dan sesuai kebutuhan rakyat.
“Jadi bukan sekadar menggunakan anggaran tanpa dampak dan manfaat. 5 tahun ke depan, tapi harus disusun dengan baik dan berkelanjutan,”ujar Herlin Monim.
Pada kesempatan itu, ia pun mencontohkan beberapa prioritas pembangunan daerah, seperti sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi, serta sektor kelautan di Kabupaten Yapen.
“DPRP sebagai representasi rakyat Papua, sehingga harus dilibatkan dalam penyusunan RPJMD. Aspirasi rakyat yang telah diserap oleh DPRP harus tertuang dalam program yang bersinergi dengan prioritas nasional,” tegas wanita asal Kabupaten Jayapura itu.
Bahkan, ia juga tekankan, bahwa pentingnya memperhatikan nilai-nilai otonomi khusus dan pendekatan wilayah adat.
“Papua ini adalah provinsi majemuk. Pembangunan harus menyelaraskan semua pihak, tidak hanya berbicara tentang keberpihakan, tapi juga pemberdayaan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tanah Papua,” tandas Herlin Monim.
Menurut Wakil Ketua I DPR Papua itu, RPJMD Provinsi Papua ini harus menjadi alat strategis untuk memastikan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan pembangunan dalam penyusunan RPJMD Papua harus dilakukan dengan tiga aspek utama yakni inovasi, afirmasi, dan kolaborasi,”paparnya.
Aspek inovasi mencakup pertumbuhan hijau, kebutuhan lokal, dan perkembangan teknologi. Sementara afirmasi tidak hanya ditujukan kepada orang asli Papua, tetapi juga perempuan, anak, serta wilayah terluar dan tertinggal.
“perempuan dan anak ini juga menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah dan panjang. Kita harus memastikan lahirnya generasi emas Papua melalui peran perempuan dalam tumbuh kembang anak,”tuturnya.
Herlin Monim menambahkan, pentingnya kolaborasi antara adat, agama, pemerintah, swasta, dan universitas sebagai mitra pembangunan.
” semua pihak harus terlibat, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berkolaborasi untuk mengawal pembangunan demi mencapai tujuan bersama,”tutup Herlin Monim. (Tiara).
