Jayapura – Forum Peduli Kursi Pengangkatan Masyarakat Adat (FPKPMA) wilayah Tabi-Saireri menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Papua, Rabu pagi (15/1/2025). Mereka menilai hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) DPR Papua kursi pengangkatan tidak sesuai mekanisme dan peraturan pemerintah.
Pendemo menyebut Pansel tidak jujur, seperti tertulis pada baliho yang dibawa saat menyampaikan orasi. Mereka meminta Penjabat (Pj) Gubernur Papua menemui langsung massa aksi.
FPKPMA juga meminta Mendagri menunda proses seleksi hingga sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura selesai. Proses hukum ini dianggap krusial untuk menjaga transparansi.
Dalam tuntutannya, pendemo menegaskan bahwa Pansel pimpinan Pdt. Albert Yoku tidak bekerja sesuai peraturan pemerintah nomor 106 pasal 64. Mereka menyebut mekanisme seleksi tidak prosedural dan kurang transparan.
Selain itu, FPKPMA menolak hasil keputusan Pansel DPR Papua, khususnya keputusan bernomor 6 dan 7/PANSEL-PP/1/2025, yang dinilai sarat kolusi dan nepotisme.
“Menolak dengan keras hasil kerja Pansel DPRP yang tidak jujur, tidak prosedural, dan tidak transparan,” ujar salah satu orator.
FPKPMA juga mendesak keterlibatan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja Pansel secara menyeluruh. Mereka menegaskan pentingnya keadilan bagi masyarakat adat Papua.
Aksi ini berlangsung damai, dengan pendemo membawa spanduk berisi kritik dan tuntutan. Mereka berharap Pj Gubernur Papua merespons aspirasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pj Gubernur Papua maupun pihak Pansel DPR Papua. FPKPMA menyatakan akan terus memperjuangkan hak masyarakat adat.
Situasi di lokasi tetap kondusif, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
