Jayapura – Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Papua dituding telah melecehkan Dewan Adat Papua (DAP) dalam perekrutan anggota calon DPRK Papua wilayah Tabi dan Saireri di Papua akan menggelar aksi demo ke Kantor Gubernur Papua, Rabu 15 Januari 2025.
Kepada pers, Ketua Tim Pengangkatan Calon Anggota DPRK Papua yang jug sebagai Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Daniel Toto menegaskan, aksi demo damai akan dilakukan di Kantor Gubernur Papua.
“Kami minta kepada Pj Gubernur Papua agar hasil seleksi anggota DPRK Papua yang lakukan oleh tim Pansel itu dibatalkan,” tegas Daniel Toto kepada sejumlah wartawan di DPR Papua, Selasa, 14 Januari 2025.
Apalagi, tegas Daniel Toto, Pansel tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 106 juga peraturan Pansel itu sendiri, yang mana seharusnya dalam proses seleksi itu harus ada score atau penilaian yang disampaikan kepada dewan adat.
“Kami kecewa dengan Pansel atas hasil yang dikeluarkan. Pansel telah melecehkan Dewan Adat Papua karena tidak mentaati peraturan peraturan yang berlaku, sehingga kami besok akan melakukan aksi demo untuk meminta kepada Pj. Gubernur Papua agar hasil seleksi di batalkan dan segera dilakukan perekrutan ulang,” tegas Daniel.
Daniel yang juga sebagai calon anggota DPRK yang telah digugurkan oleh Pansel menyampaikan rasa kekecewaannya, karena sudah 12 tahun lebih bekerja di dewan adat, namun tidak mendapat pertimbangan dari Pansel itu sendiri.
Bahkan 7 rekomendasi dari dewan adat untuk calon anggota DPRK Papua juga ikut di gugurkan.
Anehnya, lagi dua nama yang saat ini muncul dipertengahan tanpa mengikuti proses administrasi dan seleksi.
“Dua nama ini masing-masing Cicilia Mehuw dan Erik Ohee. Mereka diduga mulus masuk lantaran ada beckingan dari beberapa Anggota MRP,” bebernya.
Tak hanya itu, Daniel juga mempertanyakan posisi Cicilia Mehue, yang baru saja pulang menyelesaikan kuliahnya di Amerika, lalu tiba di Jayapura dan kemudian tiba tiba namanya lolos seleksi anggota DPRK Papua.
“Ini kan aneh dan bin ajaib. Kok tiba tiba muncul nama nama itu, dari mana?. Padahal dari 21 nama tadinya tidak ada nama itu, kok ini tiba tiba muncul. Apalagi mereka tidak terdata di Dewan Adat,”tekannya.
Padahal kata Daniel, dalam aturan pada PP 53 PP nomor 106 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa setiap calon anggota DPRK paling sedikit yang bersangkutan punya pengalaman kerja di lembaga paling tinggi 5 tahun.
“Ini kan merka tidak melewati itu. Apalagi dengan Erik Ohee, bagaimana bisa bicara soal adat kalau mereka tidak tau masalah adat,”cibirnya.
Diakui, meski dirinya sudah berkecipung di dunia Dewan Adat selama 12 tahun, namun tidak diakomodir oleh Pansel. Malah Pansel memasukan dua nama yang notabene tidak melalui proses administrasi dan seleksi sebagai calon Anggota DPRK Papua.
Atas kondisi itu, Ketua DAS Tabi ini mencurigai Pansel sedang menggunakan kekusaaannya sendiri hingga melanggar sumpah janji jabatannya.
“Saya curiga bahwa atas nama Cecilia Mehue bisa masuk lantaran mendapat sponsor dari Anggota MRP atas nama Dorlince Mehue dan Erick Ohee juga masuk atas dukungan dari wakil ketua 2 MRP atas nama Max Ohee,”bebernya.
Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel itu, pihaknya pun langsung melaporkan kasus tersebut ke PTUN pada dua Minggu lalu untuk meminta membatalkan hasil proses seleksi anggota DPRK Papua yang dilakukan Pansel.
“Kami sudah laporkan juga ke Ombudsman, Pj. Sekda Provinsi Papua, Dir Reskrim Sus Polda Papua terkait adanya dugaan suap dan juga meminta kepada DPR Papua untuk membentuk Pansus Khusus,” ujarnya.
Daniel Toto menambahkan, seharusnya, Pansel tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang melecehkan Dewan Adat Papua yang bakal menjadi bumerang bagi Pansel itu sendiri.
“Tapi ini terkesan telah melecehkan Dewan Adat Papua dengan melanggar peraturan pemerintah dan peraturan Pansel yang jelas jelas menggunakan kekuasaannya sendiri,” ketusnya. (Tiara).
