Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua menggelar rapat evaluasi APBD Papua tahun anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua, pada Kamis, 9 Desember 2025 malam.
Dalam rapat itu juga membahas tentang tata tertib (Tatib) DPR Papua, yang kini telah di sempurnakan.
Sebagaimana diketahui, evaluasi ini sebagai tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kementrian Dalam negeri terhadap dokumen APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
Kepada pers, Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim SE, MM menjelaskan, Tim TAPD kini telah melakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi APBD 2025 dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari.
Dari hasil evaluasi Kemendagri ini, lanjutnya, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan pada SKPD, yang saat ini sudah di berikan kepada Tim TAPD untuk menjadi catatan penting, guna melakukan rasionalisasi.
“Hari ini tim TAPD bersama dengan OPD SKPD melakukan rasionalisasi lagi dan kemudian mereka mengisi kembali ke dalam matrixs untuk kemudian di finalisasi. Lalu selanjutnya kita melihat bersama lagi untuk kemudian dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),”jelas Herlin Monim kepada sejumlah wartawan, usai rapat evaluasi d Ruang Banggar DPR Papua.
Politisi Partai NasDem itu berharap, dengan waktu yang diberikan bekerja dengan maksimal.
“Mudah mudahan dalam satu hari ke depan ini sudah bisa di finalisasi dan diselesaikan oleh tim TAPD dan kemudian bisa segera dibawa kembali ke Kementerian Dalam Negeri,” harapnya.
“Hari ini intinya sudah dilakukan evaluasi, sudah selesai finalisasi dan kemudian sudah merampungkan itu. Artinya tim TAPD telah melakukannya bersama seluruh SKPD termasuk didalamnya DPR Papua,”sambungnya.
Oleh karena kata Herlin Monim, rasionalisasi ini kita akan tunggu setelah mereka serahkan kepada kita kembali untuk penandatanganan persetujuan kesepakatan,”ujarnya.
Sementara itu, ditempat terpisah, Wakil Ketua III DPR Papua, H. Supriady Laling mengatakan, jika hasil evaluasi APBD tahun anggaran 2025 sudah disempurnakan dan akan segera di kirim ke Kementrian.
“Sudah disempurnakan dan dalam waktu dekat ini sudah di kirim ke Kementrian. Selanjutnya kami menunggu Tatib dari Kementerian untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD),”terangnya.
Hanya saja Politisi Partai PKS itu belum bisa mengeluarkan secara resmi terkait perubahan-perubahan yang tercantum dalam APBD termasuk anggaran di setiap komisi.
“Saya belum mengeluarkan secara resmi terkait hal itu. Yang jelas sempat semua kosong, terutama di setiap Komisi dan hari ini sudah ada titik temu dan tinggal pelaksanaannya saja dn pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD),”tutupnya. (Tiara).
