Jayapura – Sebagai pimpinan definitif yang baru saja dilantik, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Herlin Beatrix Monim, SE, MM mengawali tugasnya dengan melakukan rapat evaluasi APBD Provinsi Papua tahun 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua.
Kepada pers, Politisi Partai NasDem Papua itu pun memaparkan pelaksanaan tugas perdana yang dilakukan sehari pasca pelantikannya. “Terkait dengan hasil evaluasi, kami telah membahas bersama dan masih perlu ada pendalaman bersama lagi. Kita perlu bersama-sama melakukan penyempurnaan APBD,”kata wanita asal Sentani, Kabupaten Jayapura ketika ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya, Rabu 8 Desember 2025.
Mantan Ketua Komisi II dan Komisi IV pada periode lalu itu menjelaskan, tindak lanjut evaluasi APBD itu akan diketahui setelah rapat lanjutan yang akan digelar besok. “Besok setelah rapat baru kita bisa mengetahui bersama, bagaimana kemudian penyempurnaan APBD itu nanti,” jelasnya.
Sementara agenda lain yang mendesak ungkap Herlin Monim adalah pembahasan penetapan tata tertip (Tatip) DPR Papua yang telah disempurnahkan oleh Kemendagri. Setelah itu, akan dilakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Papua.
“Beberapa hari ini akan kita terima dan setelah itu kita akan melakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan. Tentu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ini kita membutuhkan beberapa hari untuk kita bersama – sama pimpinan fraksi mengusulkan nama-nama anggota yang akan didistribusi ke dalam Alat Kelengkapan Dewan lalu kita akan rapatkan dan kemudian melakukan pemilihan di setiap komisi,”ujar Herlin Monim.
Hanya saja tandas Herlin Monim, pembahasan evaluasi APBD itu harus tetap dilaksanakan meskipun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini belum terbentuk. “Sampai saat ini belum selesai pembahasan. Ini kita masih bahas bersama sampai besok. Itu agenda pertama setelah pelantikan pimpinan definitif,”terangnya.
Namun ia akui, pentingnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan agar DPR Papua bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara maksimal. Hal ini terlihat ketika DPR Papua menerima aspirasi mahasiswa terkait penolakan program transmigrasi.
“Ketika ada masalah terkait demo program pemerintah yang kemudian ada aksi pro kontra di tengah maayarakat, tentunya Komisi I yang akan membidangi untuk menangani masalah ini. Untuk itu AKD harus segera terbentuk,” tegasnya.
Lanjut dikatakan, nantinya setelah Alat Kelengkapan Dewan ini terbentuk, DPR Papua baru bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Karena, kalau belum terbentuk tentunya kita tidak bisa melaksanakan tugas ini. Jadi, itu agenda kita dalam beberapa hari ke depan. Sebagai pimpinan definitif kita juga sudah meminta Ibu Sekwan terus bersama menopang tugas dan fungsi dewan juga berkomunikasi ke Kemendagri untuk segera tata tertib dewan ini diselesaikan. Tadi pagi kita sudah mendapatkan informasi itu sudah dan sebentar lagi kita akan terima untuk ditetapkan,”ungkap Monim.
Untuk itu Herlin Monim menambahkan, jika DPR Papua akan terus mengawal program program Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan. “Tapi tentu juga ada agenda lain yang kita akan bicarakan sesuai dengan apa yang menjadi program Pemerintah Provinsi Papua. Kita tentu akan bersama sama mengawal itu dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan ini,”tutupnya. (Tiara).
