Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) terus berkomitmen untuk memberdayakan penguasa Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda kepada wartawan di Jayapura, Jumat (6/12/2024).
Menurutnya, pengusaha OAP khususnya mama-mama Papua sangat banyak memasukan profile perusahaan. Namun tidak bisa diakomidir semua disebabkan keterbatasan anggaran pada Dinas yang dimpimpinya.
Amos mengaku, sumber anggaran kegiatan pada Dinas PUPRÂ menurun pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, tidak bisa mengakomodir semua pengusaha OAP. “penguasa OAP yang baru diakomodir baru 119 orang, yang lainnya kita akan libatkan pekerjaan tahun depan,” ujarnya.
Ia mengatakan, secara keseluruhan anggaran PUPR tahun ini hanya sebesar 1 triliun lebih terdiri dari Pagu Anggaran 2024Â sebesar Rp 600 milyar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 100 milyar dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 400 milyar. “Anggaran APBD Perubahan 2024 kita hanya dapat tambahan Rp 100 milyar,” ujarnya.
Amos menambahkan, 119 penguasa OAP telah memenuhi persyaratan, sehingga diberikan pekerjaan. “Intinya pengusaha yang akan mendapat pekerjaan adalah perusahaan asli Papua. Dan kedepan kalau bisa membuat perusahaan sendiri, tidak lagi menggunakan bendera peruahaan orang lain,” harapnya.
