Jayapura – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam gangka pengawasan untuk melihat program program, khususnya program rehab rumah yang merupakan aspirasi dari Partai NasDem, yang sudah
pihaknya perjuangkan untuk bisa turun kepada masyarakat yang betul betul masyarakat membutuhkan mendapatkan manfaat.
“Program rehab rumah di Papua termasuk Kota Jayapura, merupakan aspirasi dari Partai NasDem, jadi Pemda Kota jangan asal mengklaim saja,” tegas Roberth Rouw kepada wartawan usai pertemuan bersama perwakilan Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura dan penerima manfaat serta pendamping di Hotel Horison Kotaraja, pada Kamis siang, 21 November 2024.
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, jika
anggota DPR RI punya tugas mengikat, dimana dalam tugasnya, dalam sumpah jabatan adalah memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Selain itu, reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian memperjuangkan itu ke pemerintah pusat untuk memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di daerah pemilihan.
“Nah, itu yang kami lakukan selama ini dan itu kami lakukan bersama mitra kami. Mitra saya di Komisi V DPR RI adalah Kementerian PUPR, yang sekarang menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan,”jelas Roberth Rouw.
Apalagi selama ini lanjut Roberth, program rehab rumah ini ada di Papua khususnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kepulauan Yapen, melalui kader-kader Partai NasDem untuk turun ke masyarakat mengambil data aspirasi masyarakat yang betul-betul rumahnya layak untuk menerima Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan rehab rumah.
Yang selanjutnya, data itu diberikan kepada Kementerian Perumahan, lalu diverifikasi apakah betul layak menerima bantuan, jika layak maka langsung diproses.
“Jadi, semua usulan itu wajib hukumnya, kami yang usul. Kenapa? Ini aspirasi. Untuk itu, hari ini kami undang Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura, saya ingin sampaikan harusnya pemerintah daerah tanggap. Selama ini kemana begitu? Kok sekarang baru ngaku begitu. Kalau mereka bersama saya memberikan manfaat kepada masyarakat, saya kira manfaat akan lebih besar, karena dia bantu juga,”terangnya.
Apalagi, kata Roberth Rouw, dalam program rehab rumah itu, hanya dianggarkan Rp 23,5 juta. Maka jika ditambah lagi oleh Pemda, itu akan lebih baik lagi, karena ada rumah warga yang rusaknya memang parah dan tak layak huni
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengaku prehatin, pasalnya di Kota Jayapura saja masih banyak ditemukan rumah warga yang tak layak huni. Padahal, Kota Jayapura ini adalah ibu kota provinsi. Tapi, masih banyak ditemukan warga yang tinggal di rumah yang tak layak huni.
“Kenapa kami bisa lihat banyak? Karena datanya tertampung banyak dari tahun kemarin. Tapi kami sudah masukan dan tahun ini, Kota Jayapura dapat hampir 2000 unit rumah yang direhab,”ujarnya.
Ia pun akui jika Ketua DPD Partai NasDem Kota Jayapura juga memberikan data warga yang tinggal di rumah tak layak huni ke pihaknya.
“Ini kota banyak orang yang membutuhkan rehab rumah. Maka boleh tanya teman-teman TPL (Tenaga Pendamping Lapangan), karena saya Ketua Fraksi Partai NasDem, maka saya pindahkan kuota rehab rumah untuk anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Jawa Timur, diambil dan dialihkan 650 unit rumah. Saya kasih 100 unit di Keerom dan 500 unit rumah yang akan direhab di Kota Jayapura ini,”ungkap Roberth Rouw.
Ia pun menjelaskan pada tahun 2023 lalu, bantuan BSPS atau rehab rumah itu, ada 140 ribu unit rumah di Indonesia.
“tu pertama kali kami bahas, itu keluarnya 45 ribu unit rumah. Kami tekan, naik menjadi 55 ribu unit rumah. Dan kami minta dikembalikan lagi seperti tahun 2023 sebanyak 140 ribu unit,” ucapnya.
Hanya saja, saat membahas anggaran tahun 2023, diakui, jika pihaknya tidak mau dan meminta agar mengembalikan dulu program aspirasi itu seperti tahun 2023.
“Nah, akhirnya dikembalikan semua. Begitu dikembalikan, waktu kami tinggal beberapa bulan, tidak sampai 4 bulan. Kasihan teman-teman TPL di daerah, mereka kerja siang malam, untuk memverifikasi dan mengejar penyerapan anggaran agar jangan sampai hilang. Itu kita lakukan untuk masyarakat,”jelas Roberth.
Bahkan Roberth Rouw menegaskan, pihaknya lakukan hal ini bukan karena baru sekarang menjelang Pilkada, karena tahun tahun kemarin itu sudah di lakukan.
“Dan itu, kami kerja berjenjang melalui ketua DPD, DPW dan kader-kader yang turun ke bawah. Itulah kerja-kerjanya Partai NasDem. Jadi kami ingin apa yang diberikan kepada partai ini, masyarakat bisa mendapat manfaat. Maka semua program itu, kita komunikasi ke daerah agar daerah bawa untuk masyarakat,”kata Roberth.
Sebab, program bantuan rehab rumah ini, bukan hanya di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. “Semua itu kami yang perjuangkan dan itu saya pimpinan fraksi dan saya bagi. Kami ada 6 orang, ada di Komisi V DPR RI, tiap orang tarik 30 persen semua program untuk dibagikan semua anggota,”paparnya.
Kendati demikian, ia akui Pemkot Jayapura tidak pernah menyampaikan aspirasi untuk program rehab rumah ini.
“Tanya kepada mereka termasuk Balai, ada nggak? Bersama Kota tidak. Itu tidak. Masyarakat tahu, apakah orang dari pemerintah daerah ada datang ke mereka?,” katanya.
“Jadi jangan membohongi lagi. Kalau nanti orang komplain kalau itu dana APBN, betul ini dana APBN. Tapi kenapa NasDem bawa kok kalian tidak? Kan semua bisa bawa ini, perjuangkan itu agar bisa dibawa ke sini,”tandasnya.
Apalagi, perwakilan mereka ada semua di DPR RI. Semua Partai ada perwakilan di Komisi V DPR RI. Bahkan, Roberth Rouw bisa memberikan yang tidak ada anggota Komisi V dari Partai NasDem seperti di NTT pun dapat semua, sehingga mereka mestinya bisa melakukan itu.
Menurutnya Roberth Rouw, program seperti ini bisa dilakukan baik sebagai anggota DPR provinsi, kabupaten/kota, apalagi ada pokir dan ada anggaran untuk membantu masyarakat.
“Mari jujur, sudah buat apa di Kota ini. Apalagi, ada yang sudah pernah jadi pemimpin, apa yang dibuat di kota ini. Jadi, semua itu yang nama pesta politik, calon pemimpin harus dilihat rekam jejaknya juga, tidak bisa hanya janji janji nanti kalau jadi saya buat ini. Terus kau sudah duduk dulu, dimana dan kau buat apa selama ini?,”cetusnya.
Pada kesmpatan itu, Roberth Rouw mengungkapkan jika sejumlah program aspirasi Partai NasDem ini, tidak direspon oleh pemerintah daerah. Ia mengaku sangat susah pihaknya meminta dukungan kepada pemerintah daerah.
“Mintabsurat dukungan saja susahnya setengah mati. Padahal itu untuk rakyat. Dia tidak bikin, kita yang bikin seperti rehab rumah, lampu jalan, jalan lingkungan dan Air bersih. Tapi skarang main mengklaim. Pemerintah daerah tugasmu mana? Kamu bikin apa?. APBN kamu bawa tidak, kamu komunikasi ke pusat untuk urus itu atau tidak?,”tekannya.
Namun Roberth Rouw mengaku senang dengan pemda di daerah Pegunungan, lantaran kepala dinasnya selalu berkomunikasi, sehingga sejumlah program aspirasi itu diserahkan ke daerah itu. Namun, ia meminta agar pemerintah daerah menambah dukungan program itu.
Padahal, menurut Roberth, program aspirasi Partai NasDem ini jika berkolaborasi dengan pemerintah daerah akan semakin banyak manfaat yang didapat masyarakat, seperti di Kampung Restorasi di Arso, Keerom ada 21 rumah dari program BSPS atau rehab rumah, digabung dengan jalan lingkungan dan lampu kita pasang.
Kekurangannya ditanggung anggota dewan dari provinsi dan kabupaten atau patungan. Apalagi, jika pemda masuk lagi, akan lebih bagus lagi. Tapi, pemda tidak masuk sama sekali.
“Jika kami bersama pemda, maka akan lebih banyak lagi program ini. Hal-hal ini yang perlu menurut saya jangan saling mengklaim. Betul semua itu dana pemerintah, pemerintah punya banyak dana di pusat, tapi pertanyaannya bisa nggak mendatangkan itu?,” tegas Roberth Rouw.
Padahal kata Roberth, ada pos – pos yang bisa diurus ke daerah, tapi itu perlu harus komunikasi. Namun, selama ini tidak ada komunikasi, tetapi ketika ada yang datang membangun di daerahnya, ujung – ujung diklaim pemda yang membangun.
“Tanya rakyat, kenal tidak pemerintahnya. Yang datang siapa kesana. Ini saya sayangkan, kenapa dia berteriak-teriak seperti itu. Makanya saya undang mereka disini, saya pingin membuka ini agar ini yang diperjuangkan, kenapa tidak didukung. Tetapi kenapa hanya teriak saja, kan sayang karena rakyat tahu siapa yang lakukan semua itu,” tukasnya.
Ia mengungkapkan, seperti saat berkunjung di Kabupaten Jayapura, dimana ia menemukan mama-mama yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
“Hari itu juga saya telpon untuk memindahkan 5 unit rehab rumah ke sini. Pindahkan itu ke sini, bisa kami lakukan. Karena aspirasinya Partai NasDem. Kalau benar saya temukan layak mendapat bantuan dan tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini, jika pemerintah belum hadir, saya bisa pindahkan kesini,” ujarnya.
Ia pun melihat banyak warga di Kota Jayapura yang tinggal di rumah tak layak huni. Itu yang menjadi pertanyaan, kok masih banyak mereka tinggal di rumah tak layak huni.
“Apakah mereka yang terima ini, tidak layak menerima. Boleh dicek. Yang paling banyak menerima rehab rumah ini adalah ibu-ibu dan janda. Makanya begitu menerima rehab rumah, mereka menangis haru, karena memang mereka orang-orang tdiak mampu. Sudah tinggal sendiri, ketika hujan rumahnya becek. Bagaimana sekarang, sudah bagus pak tidak lagi bocor dan lantai sudah bagus. Nah, ini harus dilakukan. Ini ibu kota provinsi lho. Apakah tidak pernah liat mereka? Padahal, pemerintah itu punya kaki tangan dan mata, ada RT RW dan lurah, masak tidak bisa,” cetus Robert Rouw.
Ditekan, hal itu tinggal kemauan dari pemda untuk melihat rakyatnya.
“Padahal, kalau lihat program ini, siapa yang bawa. Oh ini anggota dewan, datang dong cari kita supaya kita berkomunikasi untuk sama-sama, khan enak,”tutup Roberth Rouw. (Tiara).
