Jayapura – Dihari pertama kerja, 30 anggota DPR Papua Periode 2024 – 2029 yang baru beberapa hari lalu resmi dilantik, kini turun lapangan (Turlap) menerima aspirasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Jayapura, Papua, yang dipimpin Wakil Ketua Sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE, didampingi Sekretaris Dewan beserta Staf DPR Papua.
Seperti diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Jayapura ini menggelar aksi demo penolakan program Transmigrasi di Papua, yang berlangsung di seputaran Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Senin 4 November 2024.
Bahkan, aksi demo mahasiswa menolak program Transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto di Papua, langsung mendapat respons dari DPR Papua.
“Ini pertama kali DPR Papua datang dengan jumlah begitu banyak. Kami turun langsung untuk menerima aspirasi ini dan selanjutnya kami akan meneruskan kepada pemerintah pusat,”kata Herlin Beatrix Monim kepada sejumlah wartawan, usai menerima aspirasi.
Politisi Partai NasDem Papua ini mengatakan, jika pihaknya akan menyelesaikan permasalah tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan DPR Papua.
Meskipun demikian kata Herlin Monim sapaan akrabnya, ia memberi respon positif terhadap aksi demo yang dilakukan oleh adik adik mahasiswa itu, terlebih karena berjalan dengab baik, lancar dan aman tanpa ada gesekan sedikit pun antara mahasiswa dan pihak keamanan.
“Ketika demo disampaikan dengan aman, tentu semua pihak memberikan dukungan, bukan berarti semua yang kita perjuangkan berakhir di sini. Aspirasi ini tetap kita terima dan akan meneruskan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Adapun delapan (8) poin aspirasi yang langsung dibacakan Koordinator Lapangan (Korlap), Maksi You yakni Pertama, pemerintah segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua. Papua bukan tanah kosong.
Kedua, negara hentikan PSN dan tarik PSN dari tanah Merauke dan seluruh tanah Papua. Ketiga, negara Republik Indonesia berhenti klaim tanah adat.
Keempat, kami aliansi BEM se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di Tanah Papua. Kelima, segara segera berikan pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan layak bagi orang asli Papua
Keenam, negara hentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Ketujuh, Negara Republik Indonesia segera berikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai undang-undang Otsus yang berlaku.
Kedelapan, jika tidak tidak menanggapi aspirasi kami. Kami aliansi BEM se-Kota Jayapura akan melakukan konsolidasi dengan jumlah masa yang besar kami akan lumpuhkan seluruh Papua.
Usai membacakan pernyataan sikap itu, mereka menyerahkan kepada Wakil Ketua Sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE.
“Aspirasi ini kami terima dan akan kami teruskan ke Pemerintah pusat, kata Herlin Monim usai menerima aspirasi tersebut. (Tiara).
