Jayapura – Warga Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura mengaku sangat menginginkan adanya perubahan di Bumi Cenderawasih ini. Untuk itu, ratusan warga Numbay menyatakan dukungan siap bungkus suara untuk Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Jayapura nomor urut 2 Jhony Banua Rouw, SE – HM Darwis Massi, SE.
Pernyataan sikap itu disampaikan ratusan warga Kelurahan Numbay dalam kampanye tatap muka paslon nomor urut 2 Jhony Banua Rouw – HM Darwis Massi yang akrab disapa JBR – HADIR di Jalan Koti, Lapangan karang, samping Bank BTN Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Senin, 14 Oktober 2024.
Apalagi, visi misi JBR – HADIR ini sangat menjanjikan bagi warga.Terutama program unggulan sekolah gratis mulai tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Kota Jayapura tanpa memandang suku, agama dan ras. Selain itu, akan menaikkan insentif RT/RW juga para kader Posyandu tiap bulan sebesar Rp 1 juta, menaikkan ekonomi rakyat dan Pembangunan Infrastruktur.
Bahkan, JBR – HADIR juga menjanjikan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga buruh. Seperti buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Jayapura, tukang ojek, supir taksi, Nelayan dan tenaga kebersihan serta kalangan masyarakat lainnya yang pekerjaannya memang benar benar tenaga buruh atau kuli.
Namun dari sekian program yang ditawarkan JBR – HADIR, program pendidikan gratis yang menjadi sorotan, khususnya bagi kaum ibu ibu dalam tatap muka itu. Warga Kelurahan Numbay menilai, hanya paslon nomor urut 2 JBR – HADIR yang berani punya gebrakan gebrakan seperti itu dibanding yang lain.
Oleh karena itu, ratusan Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan komitmen dan sepakat mendukung program JBR – HADIR dan siap memenangkan JBR – HADIR di Pilkada Kota Jayapura pada 27 November mendatang, untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
Pada kesempatan itu, paslon Wali Kota Jayapura, Jhony Banua Rouw – HM Darwis Massi dalam tatap muka bersama warga Kelurahan Numbay itu telah memaparkan visi misinya untuk Kota Jayapura Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera. Salah satunya program unggulan yakni sekolah gratis mulai di tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Kota Jayapura tanpa memandang suku, agama dan ras.
“Sekolah gratis ini, untuk semua anak-anak usia sekolah yang ada di Kota Jayapura yang bapak dan mamanya punya KTP Kota Jayapura. Tentu kebijakan ini butuh bicara lebih, tapi kami punya hati mau melakukan itu, untuk semua anak-anak kita,”ujar Jhony Banua Rouw atau yang akrab disapa JBR yang disambut dengan yel yel ratusan warga.
Dalam dialog dan tatap muka itu, salah satu warga Batu Putih Kelurahan Numbay mengaku bahwa sekolah gratis ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat ditunggu tunggu masyarakat Kota Jayapura.
“Saya dan semua yang hadir disini sangat setuju program dari paslon JBR – HADIR ini. Kami berharap sekolah gratis itu bisa di terapkan di Kota Jayapura,”harapnya.
Apalagi ungkapnya, saat anak anak masuk sekolah ia harus mengeluarkan biaya untuk membayar pendaftaran masuk yang tak sedikit jumlahnya yakni Rp 5 juta. Belum lagi harus membayar SPP tiap bulan, uang buku bahkan ada istilah uang pembangunan yang dibebankan kepada orang tua murid.
“Padahal, pemerintah selalu programkan berapa persen untuk pendidikan, tapi kenapa tidak mengalir sampai ke bawah. Itu berarti ada pada pimpinan pada daerah masing-masing yang tidak menerapkan itu,” cetusnya.
Oleh karena itu, ia mengaku sangat setuju dengan program sekolah gratis JBR – HADIR ini, sebab program ini pastinya sangat menyentuh langsung dan dapat meringankan beban masyarakat terhadap mahalnya biaya pendidikan, sehingga ada perubahan di Kota Jayapura.
“Dengan adanya perubahan yang akan dilakukan JBR – HADIR jika terpilih nanti, maka pastinya masyarakat sangat senang. Apalagi dengan program program yang ditawarkan sangat menjanjikan. Program seperti itu yang kami tunggu,”tandasnya.
Sementara itu, Irmawani yang juga salah satu warga Batu Putih menanyakan terkait sekolah gratis, apakah program itu berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Jayapura?
Menanggapi pertanyaan itu, Jhony Banua Rouw menjelaskan, untuk sekolah swasta, pihaknya tentu akan diskusi dengan pihak sekolah.
“Karena sekolah swasta dikelola lewat yayasan. sehingga butuh waktu untuk kami diskusikan. Yang pasti, kami pemimpin punya hati untuk menyelesaikan itu,”jelas JBR.
Yang jelas, JBR mengaku punya data jumlah sekolah yang ada di Kota Jayapura, baik sekolah negeri maupun swasta. Bahkan, ia telah menghitungnya.
“Ya, mudah-mudahan untuk sekolah swasta pemimpinya juga punya hati untuk meneirma itu. Tapi yang pasti sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS. Itu artinya kita bisa lakukan program itu di sekolah swasta. Tinggal pemerintah lakukan sedikit tambahan dan saya yakin itu bisa kita lakukan,”terangnya.
Terkait program BPJS Ketenagakerjaan lanjut JBR, jika terpilih dan dipercayakan pimpin Kota Jayapura, pihaknya bukan hanya memberikan BPJ Ketenagakerjaan kepada buruh TKBM, sopir taksi, ojek dan nelayan tapi juga akan diberikan kepada hamba Tuhan dan tokoh agama baik Kristen tapi juga Islam serta agama lainnya.
Menurut JBR, manfaat dari BPJS itu sangat besar terutama pada saat mengalami sakit.
“Jadi, kami akan memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada hamba Tuhan, tokoh agama, kepala suku, Ondoafi, tokoh adat termasuk Buruh TKBM, sopir taksi, tukang ojek dan nelayan,” ujar JBR yang langsung disambut antusias ratusan warga Numbay.
“Kalau sakit pergi ke rumah sakit atau puskesmas dapat pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS,”sambungnya.
JBR tekankan, bukan hanya sakit saja yang ditanggung melainkan terkena musibah juga bakal ditanggung oleh BPJS.
“Tidak diminta minta, jadi kalau terjadi suatu musibah dan sampai mengakibatkan meninggal dunia, JBR – HADIR akan memberikan santunan sebesar Rp.42 juta untuk keluarga yang ditinggalkan,”tandasnya.
Untuk itu, Jhony juga memastikan bahwa program BPJS ketenagakerjaan gratis ini bakal direalisasikan jika dirinya dipercayakan memimpin Kota Jayapura.
“Saya pastikan bahwa jika JBR – HADIR jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, maka yang akan bayar itu semua kita berdua, warga tinggal menikmati manfaatnya. Itu pasti kami bisa lakukan, kalau warga percayakan kami untuk menjadi Pemimpin di Kota Jayapura,”imbuhnya.
Yang jelas, JBR menambahkan, semua program terutama program unggulan sekolah gratis bagi semua usia anak sekolah di Kota Jayapura akan direalisasikan jika JBR – HADIR nanti menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Periode 2024 – 2029. (Tiara).
[07.54, 15/10/2024] Tiara Pers Paspos: Foto pertama
[07.56, 15/10/2024] Tiara Pers Paspos: Foto kedua : JBR – HADIR saat menyapa warga Kelurahan Numbay
[07.57, 15/10/2024] Tiara Pers Paspos: Foto kedua ini di pasang dj bagian tengah ya bos
[08.30, 15/10/2024] Bams: Ok
[08.33, 15/10/2024] Tiara Pers Paspos: Info kalau sdh bos
[09.14, 15/10/2024] Tiara Pers Paspos: Caption Foto : Ketua Dewan Adat Suku Arui Sai Ilisama Numberi didampingi Sekretaris Forum Masyarakat Saireri Verinandus Airi dan Wakil Ketua Ikatan Keluarga Besar Serui Laut V Andarias Takanuay memberikan keterangan pers di salah satu Caffe di Jauapura, pada Senin malam, 14 Oktober 2024. (Foto Tiara)
Diduga Aniaya dan Sekap Pacar Sendiri Hingga Mata Cacat Permanen, Oknum TNI Dilaporkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih
Jayapura : Diduga telah melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap pacarnya sendiri, hingga mengakibatkan cacat permanen dibagian mata, seorang oknum anggota TNI berinial FL terpaksa dilaporkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih oleh keluarga korban.
Terhitung hampir 2 bulan disekap, akrhirnya korban UN yang kini terancam buta itu berhasil melarikan diri dari rumah dinas yang ditempati pelaku berinisial FL itu dan mengadukan kejadian penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan pelaku kepada orang tuanya.
Padahal, kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan disertai penyiksaan terhadap korban ini harusnya diungkap pada 2 minggu lalu, hanya saja korban masih dalam keadaan shock dan mengalami traumatik yang mendalam. Apalagi korban ini juga mendapatkan ancaman dari pelaku tersebut.
Tak terima anaknya diperlakukan sadis seperti itu, pelaku FN yang merupakan seorang oknum TNI itu, akhirnya orang tua korban didampingi Dewan Adat Suku Arui Sai dan Ikatan Keluarga Serui Laut mengambil langkah tegas dengan mengadukan kasus penganiayaan dan penyekapan yang disertai dengan penyiksaan terhadap korban itu ke Pomdam XVII/Cenderawasih, pada Senin, 15 Oktober 2024.
Bahkan, orang tua korban didampingi Dewan Adat Suku Arui Sai dan Ikatan Keluarga Serui Laut juga sempat ke Makodam menemui Pangdam untuk mengadukan kejadian yang dialami korban.
Tidak hanya itu, orang tau korban juga mengadukan kejadian itu ke Komnas HAM Perwakilan Papua untuk meminta perlindungan lantaran adanya dugaan pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban.
Kepada pers, Ketua Dewan Adat Suku Arui Sai di Tanah Tabi, Ilisama Numberi mengungkapkan kejadian penganiayaan itu terjadi pada 7 April 2024. Bahkan, pelaku sudah membuat surat pernyataan yang juga ditandatangani komandan satuannya. Namun, hingga saat ini tidak ada realisasi.
“Kejadian pemukulan itu terjadi 7 April 2024 hingga mengakibatkan anak kami mengalami cacat mata permanen. Ada surat pernyataan dari pelaku bahwa akan bertanggungjawab, namun hingga 3 bulan ini tidak ada tindakan atau niat baik dari pelaku untuk bertanggungjawab untuk membantu biaya pengobatan, pendampingan dalam pengobatan hingga mata anak kami mengeluarkan darah hingga bernanah dan membusuk. Bahkan, mata sebelah anak kami sudah dicabut. Jadi sampai saat ini, mata anak kami keluar air, darah dan bernanah,” ungkap Ilisama Numberi kepada sejumlah wartawan saat menggelar jumpa pers di salah satu Caffee di Jayapura, pada Senin malam 14 Oktober 2024.
Untuk itu, Ilisama Numberi dengan tegas meminta agar kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap korban ini, menjadi atensi serius bagi Pangdam XVII/Cenderawasih, Pomdam XVII/Cenderawasih maupun kesatuan asal pelaku.
“Mohon segera tolong anak kami yang sangat memperlukan perawatan medis. Ini kami sampaikan sebagai Dewan Adat yang merasa kurang puas terhadap pelaku,”tekannya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Forum Komunikasi Keluarga Besar Saireri Verinandus Airi bahwa pihaknya tidak akan mengambil langkah serius dengan melapor ke Pangdam dan Pomdam XVII/Cenderawasih jika pelaku punya niat baik untuk menindaklanjuti surat pernyataan itu, namun hingga 5 bulan, pelaku ini tidak pernah bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban tersebut.
Padahal ungkap Verinandus Airi, dalam surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh pimpinan kesatuan dari pelaku.
“Jadi, pimpinannya ikut menandatangani pernyataan itu. Artinya, mereka ikut terlibat dalam penyelesaian, tetapi kurang lebih 5 bulan ini, mereka tidak bertanggungjawab hingga berakibat terhadap anak kami hingga cacat,”bebernya.
Namun diakui, jika orang tua bersama pengurus dewan adat sudah mendatangi Pomdam XVII/Cenderawasih. Hanya saja, korban tidak ikut lantaran masih shock alias trauma berat, apalagi ada ancaman dari pelaku bahwa tidak boleh membuat laporan kemanapuan terkait kejadian yang dialami korban.
“Secara adat, pelaku juga harus bertanggungjawab secara adat. Bahwa adat kami, maka mata harus diganti dengan mata,”tegas Verinandus.
Sementara itu, Wakil Ketua I Ikatan Keluarga Serui Laut Arui Sai, V Andarias Takanuay menambahkan, jika kejadian penganiayaan dan penyekapan terhadap korban itu, menjadi perhatian serius dari Ikatan Keluarga Serui Laut Arui Sai maupun Dewan Adat Suku Arui Sai.
“Jadi elama 5 bulan itu, setelah pelaku membuat pernyataan, ternyata tidak ada perhatian sama sekali terhadap korban untuk membantu pengobatan,”ujarnya.
Untuk itu, Ikatan Keluarga Serui Laut Arui Sai dan Dewan Adat Suku Arui Sai menyurati secara resmi Pangdam dan Pondam untuk korban bisa mendapat kelayakan dalam memberikan pengamanan dan rasa nyaman secara pribadi kepada korban.
“Oleh karena itu, kami berharap Pangdam dan Pomdam untuk menindaklanjuti kasus ini, agar pelaku ditindak sesuai dengan hukum, apalagi korban mengalami catat permanen,”ucapnya.
Kendati demikian, ia berharap ada tindakan dari institusi agar ada tindaklanjut dan memberikan pengobatan secara intensif lagi kepada korban.
“Kronologisnya, kami belum mendapatkan secara detail karena korban mendapat ancaman sehingga mengalami trauma berat. Dengan laporan kami ini ke Pomdam, kami harap korban ada keberanian mengungkap kejadian yang dialaminya tersebut,”jelasnya.
Andarias menambahkan, jika antara korban dengan pelaku sudah pacaran dan sudah tinggal bersama selama 3 tahun. Bahkan, dalam surat pernyataan itu, pelaku akan bertanggungjawab untuk menikahi korban, namun hingga kini tidak terealisasi.
“Korban setelah penandatangan surat pernyataan itu, diambil pelaku dan disekap selama hampir 2 bulan. Korban tidak boleh keluar rumah, bahkan tidak boleh berobat. Dan saat kami bawa ke dokter, mata korban sudah rusak dan akhirnya dicopot. Bahkan, saat disekap itu, korban mengalami penyiksaan dengan sadis yang dilakukan oleh pelaku di rumah dinasnya,” ungkap
Wakil Ketua I Ikatan Keluarga Serui Laut Arui Sai, V Andarias Takanuay. (Tiara).
