Jayapura – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat penerimaan Kepabeanan dan Cukai atau PKC di Papua hingga periode Agustus 2024 tercatat 5.552,33 Miliar (5,55 triliun) atau mencapai 230,22 persen.
“Angka ini melebihi dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 atau mengalami kenaikan 1.114,45 persen dibandingkan periode Agustus 2023 (yoy),” ungkap Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Bea Cukai Jayapura, Samuel Jacobus Mayckel Siahainenia dalam konferensi pers APBNKita Provinsi Papua di GKN Jayapura, Senin (30/9/2024).
Samuel mengungkapkan, dari tiga poin penerimaan KPC yang tumbuh signifikan hingga melebihi target terjadi karena analisis deviasi atau metode pemeriksaan proyeksi pada Agustus, dimana pada bulan tersebut terjadi impor barang yang merata di seluruh Provinsi Papua.
Dia juga mengungkapkan komoditi penghasil devisa dari ekspor yang dilakukan pada Agustus lalu berupa konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Timika, ekspor kayu semi olahan oleh Sinar Wijaya Plywood Industries di Biak, daging ikan oleh PT Indo Numfor Pacific di Biak dan ekspor daging ikan oleh UD Mario Abadi di Merauke.
Sementara, komoditi penghasil devisa dari impor pada Agustus 2024 berupa pembuluh pipa dan profil berongga oleh PT Freeport Indonesia di Timika, minyak petroleum oleh Exxonmobil Lubricants Indonesia dan oleh AKP Corporindo di Timika, mesin untuk menyortir oleh PT Freeport Indonesia di Timika dan sekering pengaman oleh PT Trifita Perkasa di Timika.
Kinerja PNBP
Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP hingga akhir Agustus 2024 telah melampaui target atau mencapai 123,35 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari mengatakan, capaian positif tersebut didorong oleh realisasi penerimaan PNBP bukan pajak lainnya sebesar Rp460,60 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp187,37 miliar.
“Kinerja PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada pendapatan PNBP bukan pajak lainnya sebagai akibat dari adanya aktivitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara,” jelasnya pada kesempatan yang sama.
Kinerja Belanja Negara
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)Provinsi Papua, Moudy Hermawan mengatakan, hingga 31 Agustus 2024, belanja negara di Papua telah terealisasi sebesar Rp36,03 triliun atau mencapai 56,04 persen dari pagu.
Moudy bilang, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 59,96 persen dari pagu yang ditopang oleh peningkatan belanja pegawai yang telah terealisasi sebesar 69,06 persen dan belanja bansos yang berada di angka 76,86 persen dari pagu.
“Sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain berupa program Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan, stimulan perumahan, dan pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur di daerah,” kata Moudy.
Selain itu, belanja prioritas masih tetap terjaga. Belanja pendidikan telah terealisasi sebesar Rp662,36 miliar, dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi, serta pendidikan transportasi.
Belanja kesehatan diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan program pembangungn keluarga kependudukan dan KB yang telah teralisasi sebesar Rp119,45 miliar.
“Sementara itu, APBN juga masih terus bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial yang telah mencapai Rp14,59 miliar. Belanja tersebut digunakan antara lain untuk pembinaan Lembaga dan SDM kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan bahwa realisasi Transfer ke Daerah di wilayah Papua (termasuk DOB) sampai dengan akhir Agustus 2024 tercatat tumbuh 1,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau telah mencapai Rp26,72 triliun dari pagu sebesar Rp48,77 triliun.
“Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh akselerasi transfer ke daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan batas waktu dan pemenuhan syarat salur yang dilakukan oleh pemda. Komponen DAK Fisik tumbuh 15,19 persen (yoy) akibat akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Papua, terutama di wilayah DOB,” pungkasnya.
