Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menerima kunjungan dari Gen. Nakatani, anggota parlemen Jepang beserta delegasi di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (24/7). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek, termasuk penguatan hak asasi manusia.
Moeldoko berbagi pengalaman dan praktik baik mengenai implementasi hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan unsur-unsur hak asasi manusia dalam kebijakan tata kota.
“Dalam konteks good governance seluruh pembangunan di daerah harus berlandas hak asasi manusia (HAM). Setiap tahun ada program Festival HAM di daerah, ini sangat baik dan dapat menjadi pembelajaran pemda untuk mempedomani HAM,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, Moeldoko memaparkan berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, termasuk upaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui penyelesaian non-yudisial, seperti memberikan kompensasi di sektor kesehatan, perumahan dan pendidikan. Serta penyelesaian yudisial dengan bukti-bukti yang kuat. “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan standar HAM,” ujarnya.
Panglima TNI 2013-2015 tersebut turut menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia memiliki perhatian penuh dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keterbukaan. Termasuk dalam menjaga iklim demokrasi serta iklim investasi dari berbagai negara sebagai mitra strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi berjalan baik di tengah-tengah perkembangan disinformasi serta hoax. KSP berperan dalam menjaga stabilitas komunikasi politik tersebut,” imbuh Moeldoko.
Adapun terkait dengan pengembangan iklim investasi yang efektif dan efisien, lanjut Moeldoko, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law. Dimana terdapat 72 Undang-Undang yang diharmonisasi. “Agar bisa memberikan kepastian, kemudahan dan pelayanan publik yang maksimal,” tegasnya.
Pertemuan dengan Moeldoko juga dimanfaatkan Gen. Nakatani untuk membahas isu strategis, seperti stabilitas kawasan serta situasi politik di Myanmar. Menurut Gen. Nakatani, Jepang menilai Indonesia memiliki peranan penting di ASEAN dalam segi demokrasi. Ia berharap Indonesia dapat ikut berupaya dalam mencari solusi bersama bagi demokrasi di Myanmar. “Dengan saling belajar pengalaman baik mengenai HAM, khususnya untuk menciptakan perdamaian di regional,” ujarnya.
Pertemuan ini juga turut dihadiri Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad serta Deputi III Kepala Staf Presiden, Edy Priyono. Diharapkan dari pertemuan ini, dapat membuka jalan bagi kerjasama lebih lanjut dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pertukaran informasi terkait hak asasi manusia antara Indonesia dan Jepang.
