NABIRE – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Makimi, Dsitrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, adalah salah satu sekolah berpola asrama yang dibangun sejak tahun 2013. Namun disinyalir selama ini tidak mendapatkan sentuhan dan perhatian dari pemerintah daerah, terlebih khusus dari Dinas Pendidikan setempat.
Padahal, dalam sekolah itu murid-muridnya semua merupakan anak-anak asli Papua dan sekolahnya berstatus sekolah negeri. Namun tidak diperhatikan, untuk itu sangat dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Apalagi kondisi sekolah tersebut begitu memprehatinkan serta serba kekurangan. Sehingga sebagian orang tua tak ingin menyekolahkan anak anak mereka di SMP Negeri 3 Makimi ini lantaran dinilai tak ada fasilitas yang dapat menunjang pendidikan anak anak mereka.
Selain itu, sekian tahun SMP Negeri 3 Makimi berdiri, belum ada pagar yang dibangun dilingkungan sekolah, bahkan struktur bangunan sekolah sudah mulai rusak dan tiang-tiangnya sudah pada lapuk.
Hal itu terungkap, saat anggota DPR Papua, Kope Wenda berkunjung ke Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dan tanpa sengaja ia melihat kondisi SMP Negeri 3 Makimi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Senin 22 Juli 2024.
Turut prihati atas kondisi sekolah itu, Kope Wenda pun langsung menemui Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Makimi, Nabire, Lowice Marselina, S.Pd.
“Saya di Nabire kebetulan sedang kunjungi keluarga disana dan ketemu ibu kepala sekolah SMP Negeri 3 Makimi, kemudian langsung mengunjungi sekolah SMP Negeri 3 Makimi. Memang kondisinya benar-benar sangat memprehatinkan, sehingga perlu adanya keseriusan dan perhatian dari pemerintah untuk membatu mengatasi kekurangan dari pada sekolah itu, ” ungkap Kope Wonda kepada Pasific Pos melalui telpon selulernya, Senin 22 Juli 2024.
Padahal kata Kope Wonda, SMP Negeri 3 Makimi ini merupakan sekolah berpola asrama yang dibangun pada tahun 2013 lalu, yang muridnya semua anak anak asli Papua.
“Tapi selama ini tidak ada perhatian serius dari pemerintah setempat untuk melihat dan memperhatikan kondisi bangunan sekolah serta kekurangan kekurangannya. Termasuk Dinas P dan P juga menutup mata, bahkan Dinas P dan P ini juga belum pernah berkunjung untuk melihat secara dekat kondisi sekolah itu. Sampai sampai guru pengajar hanya tinggal 4 orang saja,” beber Kope Wenda.
Menurut Kope Wenda, terkait hal tersebut, perlu perhatian untuk dana Otsus. Sebab, di Papua Tengah ini APBD-nya cukup banyak, sehingga Pemerintah dan dinas terkait perlu memperhatikan sekolah itu.
“Sekolah sekolah lain dapat bantuan,, tapi SMP Negeri 3 Makimi ini tidak di berikan bantu sampai sekarang, sedangkan ini juga sekolah negeri, seharunya sekolah ini juga diperhatikan, apalagi posisinya masih dalam kota. Jadi perlu perhatian untuk dana otonomi khusus, karena di Papua Tengah ini kan dana APBD-nya cukup banyak. Jadi Pj Gubernur Papua Tengah yang diwakili Dinas P dan P harus turun melihat kondisi dan mendengar keluhan dari para guru atau tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut,” ujarnya.
Sebab kata Kope Wenda, yang sangat dibutuhkan dari pihak sekolah itu, selain fasilitas untuk menunjang belajar mengajar di sekolah, tapi juga bangunan pagar sekolah. Karena selama ini sekolah itu belum ada pagarnya.
“Jadi pihak sekolah sangat membutuhkan bantuan pembangunan pagar serta fasilitas sekolah lainnya. Karena yang sekolah disitu bukan hanya anak anak yang ada di lingkungan itu saja, tapi juga ada yang dari Puncak dan Puncak Jaya, itu semua ada di sekolah itu. Oleh karena itu, pihak sekolah meminta Pj Gubernur Papua Tengah, Bupati dan dinas terkait agar memperhatikan dengan baik kondisi dari sekolah itu. Untuk itu harus turun melihat kondisi SMP Negeri 3 Makimi ini,” tandasnya.
Selain itu, Kope Wenda menambahkan, termasuk nasib guru guru di sekolah itu juga tidak diperhatikan kesejahteraannya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Makimi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Lowice Marselina, S.Pd sampaikan apresiasi dan terimakasih kepada anggota DPR Papua, bapak Kope Wenda, yang mana beliau sudah datang untuk melihat langsung kondisi sekolah.
“Sepanjang keberadaan kami di sekokah, mohon maaf kami tidak membedakan atau mendiskriminasikan anak, tetapi memang kebetulan di SMP Negeri 3 Makimi itu, seratus persen semua anak asli Papua (OAP). Namun kami akui kendala kami juga memang sangat banyak.Tapi bagaimana pun ini anak anak OAP yang juga harus diperhatikan dalam segi sarana dan prasarana yang memadai,” ungkap Lowice.
Apalagi di sekolah ini hanya terdapat beberapa ruang belajar, tetapi sarana prasarana yang akan menunjang keberhasilan anak anak, itu tidak ada sama sekali. “Dalam hal tidak nemiliki Lab IPA, tidak memiliki laboratorium komputer, tidak memiliki lapangan upacara, lapangan Volly dan lain sebagainya sebagai penunjang sekolah. “Makanya selama ini, saya juga sudah berupaya tetapi sampai saat ini mereka bilang semua itu terkontrol dari pusat,” pungkasnya. (Tiara).
