Jayapura – Puluhan sopir taksi di Kota dan kabupaten Jayapura melakukan aksi protes atas keberadaan taksi online yang dinilai mengancam pendapatan mereka.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan dengan memarkir kendaraan mereka di depan Jalan kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (12/6/2024).
Koordinator Aksi Demo Forum Taksi Angkutan Umum Papua, Steven Mokoy menjelaskan, keberadaan taksi online membuat kekhawatiran para sopir taksi berplat kuning di Kota dan Kabupaten Jayapura. Karena setiap harinya pendapatan mereka terus menurun, Sebab penumpang lebih banyak diserobot oleh taksi online.
“Kita melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah menertibkan atau membatasi taksi online di Jayapura, dengan adanya aplikasi Maxim mereka parkir di badan-badan jalan, di tempat-tempat ramai secara ilegal,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Papua, Recky Ambrauw kepada wartawan usai menemui para pendemo menyampaikan aspirasi para sopir taksi akan dikaji sebelum dilaporkan kepada Pj Gubernur Papua.
“Aspirasi yang disampaikan akan kita kaji dengan berbagai aturan yang berlaku, karena ada banyak kewenangan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota, karena maxim dan grab ini diatur dengan peraturan kementerian perhubungan dan Kominfo,” tegasnya.
Direktur LBH Papua Emanuel Gobay selaku kuasa hukum sopir angkutan kota dan kabupaten Jayapura mengatakan kehadiran taksi online sangat meresahkan sopir-sopir taksi yang selama ini pendapatan atau pemasukannya kecil, namun harus memenuhi semua pajak, baik trayek hingga kendaraan.
Oleh karena itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah supaya segera tindaklanjuti aspirasi sopir taksi, yakni adanya pembatasan jumlah armada taksi online. pembatasan trayek serta pemerintah segera membuat peraturan daerah (perda) tentang pembatasan angkutan online.
Lanjutnya, jika aspirasi tidak dijawab maka, pihaknya mendesak pemerintah untuk menghapus atau tiadakan taksi online di Papua. “Jujur dengan adanya taksi online, pendapatan sopir taksi menjadi berkurang, bahkan ada taksi online Cenderawasih yang tidak terdaftar atau ilegal,” katanya.
