Jayapura – Kinerja Bupati Kabupaten Nduga Edison Gwijangge yang mendapat apresiasi dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri mendapat kritikan dari salah satu Tokoh Intelektual Kabupaten Nduga, Otomi Gwijangge.
Menurut Otomi Gwijangge, harusnya Tim Evakuator Kementerian Dalam Negeri sebelum memberikan apresiasi atau penghargaan kepada Pj Bupati Nduga sebaiknya turun ke Kabupaten Nduga untuk melihat situasinya dan sudah sejauh mana pencapaian kinerja bupati.
Sebab, katanya, bagaimana kondisi kantor bupati yang saat ini sudah ditumbuhi rumput bahkan sudah sangat tinggi. Apakah pelayanan Birokrat berjalan seperti di daerah lain. “Kalau tidak sesuai dengan realita lalu asal memberikan apresiasi dan penghargaan, itu sama saja membohongi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Nduga. Sebab kinerja yang sebenarnya dari Pj Bupati itu berawal dari wajah kantornya, yang saat ini sangat memprihatinkan. Karena kalau tidak sesaui fakta di lapangan akan menimbulkan pembohongan publik, dan pemberian apresiasi itu terasa hampa sebab kinerja Pj Buupati ini benar benar bertolak belakang dengan yang sesungguhnya,” kata Otomi Gwijangge ketika di hubungi Pasific Pos lewat via telepon, Rabu 3 April 2024.
Dikatakan, pemerintah pusat jangan asal memberikan penghargaan tapi tidak tahu keadaan yang sebenarnya di daerah. “Asal tahu ya, Pj Bupati ini jarang ada di tempat dia kebanyakan di luar daerah. Dia malas tahu dan dia tidak pernah urus Kesehatan sebagai pelayanan dasar di Kabupaten Nduga. Juga tidak pernah urus pendidikan dan lain lain, kerjanya hanya keluar masuk. Di Kabupaten Nduga malah sampai hari ini rumah sakit masih ditutup. Ini sangat memprehatinkan, sangat memalukan,” sambungnya.
Sementara Kabupaten Nduga ini lanjutnya, sudah memasuk 16 tahun lebih, namun sampai hari ini pelayanan kesehatan sangat memprihatinkan, termasuk pelayanan pendidikan.
“Kami pegawai sudah fokus mengabdi di Kabupaten Nduga dengan membawa anak dan istri tapi kami tidak diperhatikan. Baik dengan masalah pelayanan kesehatan maupun masalah pendidikan anak anak kami. Anak anak kami pun berantakan tidak sekolah dengan baik. Ini pelayanan dasar yang betul betul Bupati harus seriusi dan bertanggungjawab seratus persen untuk melihat hal ini. Karena inilah yang menjadi pelayanan dasar dan semua Kementerian itu juga harus melihat hal hal yang mendasar seperti ini. Tapi di Kabupaten Nduga seolah olah terjadi pembiaran,” tekannya.
Terkait kondisi kesehatan di Nduga yang dinilai sangat memprehatinkan, Otomi Gwijangge meminta, harus ada teguran keras dari pemerintah pusat. Terlebih lagi kepada Kementerian juga provinsi maupun kabupaten dalam hal ini kepala daerah setempat. Supaya kepala daerahnya itu benar ada di tempat dan meraskan apa yang masyarakat rasakan.
“Disana (Nduga) itu pelayanan imunisasi belum berjalan dengn bik. Jadi kesehatan di Kabupaten Nduga sangat miris. Lantaran kepala daerahnya tidak mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan dini kepada virus yang masuk ke Nduga,” ujar
Menurut Gwijangge, dengan adanya kritik seperti ini serta saran dan masukan, diharapkan bupati dapat menyadari tindakannya yang salah itu.
“Pemerintahan yang sebenarnya itu ada Sekdanya, ada Bupatinya, ada Dinas Keseharannya. Sekarang Pemkab juga tidak ada kinerja yang membanggakan. Lalu kinerja apa yang harus dibanggakan dan kinerja apa buat untuk daerah disana. Sedangkan kondisi Kabupaten Nduga pasca Pemilu kemarin itu masyarakat masih saling peran. Dan sampai hari ini mereka masih tinggalkan kantor malah tidak pernah masuk kantor, sehingga pelayanan birokrat pun tidak berjalan. Kantor Bupati sudah tidak terurus, rumputnya sudah pada tinggi. Ini yang dong bilang berhasil ka? cetusnya.
Apalagi ungkapnya, dinas kesehatan, dinas pendidikan sampai hari ini juga sangat-sangat memprihatinkan. Sehingga pelayanan birokrat tidak berjalan maksimal. “Kemarin itu, saya dengar ada kunjungan dari Kemendagri dan memberikan apresiai kepada Pj Bupati. Itu omong kosong belaka. Keberhasilan apa yang sudah di buat oleh bupati. Pelayanan dasar sama sekali dia juga tidak perhatikan,” kata Gwijangge.
Ia menambahkan, sekarang sudah ada virus polio terjadi di Kabupaten Nduga dan berdampak pada anak saya. Pertanyaanya kenapa Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pj Bupati. Sementara kantor untuk melayani masyarakat tidak terurus lagi.
Disisi lain, orang masih perang antar suku sampai hari ini gara-gara Pileg kemarin dan pemerintah tidak ada yang turun untuk selesaikan.
“Jangan seperti itu, kita ini melayani masyarakat. Sementara masyarakat sedang melarat, masyarakat sedang sakit, masyarakat ada yang mengungsi kemana mana. Ada yang ke Yahukimo, ke Pegunungan Bintang, ke Wamena, ke Timika. Apakah lantas Pj Bupati mendapatkan apresiasi? Ini omong kosong belaka, ini penipuan yang dikemas. Lebih baik sekarang Kemendagri turun langsung ke Kabupaten Nduga sehingga bisa lihat langsung, apakah Pj bupati ini layak mendapatkan penghargaan dan apresiasi atau tidak. Jangan cuma asal melihat data-data yang tidak sesuai fakta, ini kan miris sekali,”timpalnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Kabupaten Nduga, Edison Gwijangge atas inovasi di daerahnya selama triwulan III.
Apresiasi itu diberikan lantaran Pj Bupati Nduga ini dinilai telah berhasil memaparkan capaian kinerjanya dalam evaluasi melalui dua metode. Yakni, menampilkan video kegiatan inovasi serta pemaparan secara materi. (Tiara).
