Jayapura – Solidaritas ASN Provinsi Papua kembali menggelar aksi demo di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (3/4/2024). Mereka menuntut Ridwan Rumasukun dan Derek Hegemur agar lengser dari jabatannya sebagai Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua.
Sebelum melakukan aksinya, Solidaritas ASN sejak Selasa malam sudah menggembok pintu gerbang Kantor Dinas Otonom di Kotaraja, Kota Jayapura. Dari pantuan di lapangan massa dari ASN Papua menggelar aksi unjuk rasa juga mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Forum Masyarakat Tabi Saireri.
Massa aksi demo mengacam akan lumpuhkan kantor gubernur, dengan tuntutan turunkan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Papua Derek Hegemur. Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Koordinator aksi demo, Hery Aso mengatakan aksi demo yang dilakukan ini adalah untuk mendukung aspirasi yang sedang diperjungkan oleh rekan-rekan ASN Papua di Jakarta.
“Aspirasi kita lagi diperjungan di Jakarta, kami akan demo sampai pemerintah pusat menjawab tuntutan kita. Tuntutan kita pemerintah harus mencopot jabatan Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua,” tegasnya.
Ia mengatakan, masa aksi demo tidak akan pulang dan akan tidur di kantor gubernur sampai ada jawaban dari pemerintah pusat. “Kita akan duduki kantor gubernur sampai ada pelantikan pejabat gubernur yang baru, karena sistim pemerintahan di provinsi Papua sudah rusak, sehingga kita minta pemerintah segera copot Pj Gubernur Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur,” tegasnya lagi.
Hal senada disampaikan Karel Wamea, ASN Biro Umum dan Protokol Setda Papua ini menyatakan bahwa roda pemerintahan Provinsi Papua sedang tidak baik-baik saja.
“Roda pemerintahan di Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja, untuk itu kami minta Presiden untuk segera mencopot Ridwan Rumasukun dan Derek Hegemur dari jabatannya,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Dikatakan, saat ini Pj Gubernur dan Sekda sedang membangun politik dinasti dalam roda pemerintahan di Provinsi Papua. “Kita perlu mengawal aspirasi kita yang sedang dibawah oleh DPR dan perwakilan ASN ke Jakarta, kita harus duduki kantor gubernur sampai pemerintah pusat menjawab aspirasi kita,” imbuhnya.
Ketua Forum Masyarakat Tabi Saireri, Julianus Dwa mengatakan bahwa melihat aksi demo yang dilakukan ASN Papua berarti ada yang salah dalam roda pemerintahan.
Selain itu, sejak Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dilantik sampai hari ini belum ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan dalam rangka melihat persoalan yang terjadi di wilayah adat Tabi Saireri.
“Saya belum tahu apakah Pj Gubernur sudah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat Tabi Saireri untuk membicarakan masalah yang terjadi. Tapi pada prinsipnya pemimpin itu hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah,” tegasnya.
Menurutnya, jika ASN sudah melakukan aksi demo berarti ada masalah yang terjadi, dan ini harus menjadi perhatian dari Pj Gubernur Papua. Jika tak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi, harus berani nyatakan mundur dari jabatannya.
Julianus juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi saat memekarkan Provinsi Papua menjadi enam provisi baru dan akan dipimpin oleh anak-anak asli Papua. “Kenapa provinsi lain dipimpin anak asli Papua, Provinsi induk tidak,” tutupnya.
Berdasarkan spanduk yang dibawa solidaritas massa, ada beberapa poin tuntutan yang mereka suarakan, yaitu, menggantikan segera Pj Gubernur Papua, Pj Sekda Papua, Kepala Bappeda karena telah melakukan praktek korupsi. Pj Gubernur segera membatalkan SK Pelantikan pejabat eselon III. Stop nepotisme dan meminta presiden segera mencopot Ridwan Rumasukun dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Papua.
