Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akan menggelar rapat menyikapi aksi demo ratusan ASN beberapa hari lalu halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan Anggota DPR Papua, Boy Markus kepada sejumlah awak media dalam keterangan persnya disela sela acara buka puasa bersama (Bukber) di Hotel Horison Kotaraja, pada akhir pekan kemarin.
Boy Dawir mengaku jika dirinya telah menerima aspirasi dari puluhan ASN dan lembaga Masyarakat yang mengadu ke DPR Papua pada, Senin, 25 Maret 2024.
“Saya akan lapor ke Pimpinan Dewan untuk selanjutnya sikap DPRP akan menyampaikan lanjut aspirasi para ASN ini ke Presiden Jokowi. Sesuai mekanisme dewan. Termasuk langkah – langkah DPRP seperti apa, untuk pihak eksekutif,” kata Boy Dawir, sapaan akrabnya.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, dengan adanya pengaduan ini, maka sudah pasti pihaknya (dewan) akan memanggil Sekertaris Daerah untuk bisa memberikan klarifikasi secara Lembaga. Terkait dengan permasalahan unjuk rasa yang dilakukan para ASN di lingkup Pemprov Papua dan juga kelompok Masyarakat.
Legislator Papua yang juga akrab disapa BMD ini menegaskan, jika ini semangat awal untuk mendukung pemekaran di Tanah Papua, sehingga harus betul – betul solid dan menjaga.
“Nah, kalau memang semangatnya untuk masing – masing wilayah adat atau pemekaran dilakukan ini, agar bisa memposisikan anak – anak asli Papua di wilayah adatnya untuk bisa menduduki posisi strategis. Kenapa tidak lakukan itu,”tandasnya.
Menurutnya, aksi demo itu tidak salah, karena anak – anak Papua sangat sulit untuk mendapatkan posisi jabatan eselon II,III dan IV di provinsi lain.
“Jadi, saya kira teman – teman kita dari nusantara itu juga bisa menyadari hal itu. bahwa di provinsi lain, seperti di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sumatera. Posisi anak – anak Papua sulit untuk mendapatkan promosi jabatan, Eselon II,III dan IV di provinsi lain,” tekannya.
“Mereka cuma hanya bisa dalam wilayah provinsi di Tanah Papua ini,”sambungnya.
Dikatakan, usulan ini, tidak ada salahnya dan tinggal prosentase yang diatur. Untuk anak – anak asli di wilayah adat, mendapatkan berapa persen. Kemudian juga misalnya di Provinsi Papua Induk berapa persen untuk ASN asal Tabi – Saireri bisa menduduki jabatan strategis.
Kemudian lanjutnya, berapa persen diberikan kepada ASN Papua lainnya yang datang dari provinsi atau wilayah adat lain. Kemudian dengan saudara – saudaran Nusantara lainnya. Tinggal diatur dan tidak ada yang berkeberatan dengan masalah posisi jabatan.
Hanya saja kata Anggota Komisi IV DPR Papua itu, pihaknya belum mendapatkan data detail ASN untuk golongan. I – IV berapa banyak di Papua yang OAP dan Non OAP, yang dipetakan dalam wilayah adat atau suku.
“Kita juga belum ada data seperti itu dan ini menjadi pekerjaan kita Pemprov Papua untuk bisa menyiapkan data – data detail kita. Bahkan, kita hari ini resmi belum punya data OAP by name, by address yang ada di Tanah Papua. Sehingga kami mengalami kesulitan bagaimana memberikan dukungan untuk orang asli Papua,”ungkap Boy Dawir.
Untuk itu tandas Boy Dawir, ini menjadi tanggung jawab semua pihak, untuk dapat memperbaiki hal – hal yang kurang. Sebab, aspirasi yang dibawa oleh Para ASN dilingkup Pemprov Papua dan masyarakat yang diterima DPRP adalah aspirasi yang masih dalam batas kewajaran untuk memberikan porsi, kepada mereka dalam menduduki jabatan – jabatan yang ada.
Dimana sebelumnya ratusan ASN di Pemprov Papua ini mempunyai beberapa tuntutan. Diantaranya meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengganti Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, Pj Sekda Papua, Derek Hegemur.
Sedangkan tuntutan lainnya ujar BMD, mereka meminta untuk putra/putri Tabi – Saireri agar bisa mendapatkan prioritas dalam menduduki jabatan – jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan semangat kita melakukan pemekaran di Tanah Papua.
“Hari ini sesuai semangat awal untuk kita mekarkan provinsi – provinsi di Papua ini, yaitu untuk mendorong anak – anak asli Papua untuk kembali ke wilayah adatnya,” imbuhnya.
Ia mencontohkan di selatan ada wilayah adat Animha yang kemudian menjadi Provinsi Papua Selatan. Wilayah Lapago menjadi Provinsi Papua Pegunungan dan Meepago menjadi Provinsi Papua Tengah. Kemudian ada wilayah Doberay dan Bomberay yang menjadi Papua dan Papua Barat Daya. Semangat ini dibangun untuk bersama – sama mendukung pemekaran provinsi di Tanah Papua.
Boy Dawir menambahkan, yang terjadi saat ini di Provinsi Papua Induk dalam penempatan jabatan, Esalon III dan IV. Dan Mayoritas diduduki bukan putra/i asal Tabi – Saireri sesuai dengan semangat pemekaran itu sendiri.
“Jadi, ini yang mereka tadi mengadu dan memberikan aspirasinya,” terangnya. (Tiara).
