Nabire – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM menggelar rapat dengan agenda membahas penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Ia berharap konflik di Intan Jaya untuk segera dihentikan dan mengajak semua pihak untuk focus mensejahterakan masyarakat.
Rapat itu dihadiri Danrem 173/PVB Brigjen TNI Franz Yohanes Purba, LO Polda Papua Kombes Pol Supri Agung, Pj. Bupati Intan Jaya Apolos Bagau, Ketua DPRD Intan Jaya Panius Wonda, LO Binda Papua Tengah Kolonel Marinir Totok Nurcahyanto, Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau, Dandim 1705/Nabire, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, KPU Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah dan tokoh-tokoh masyarakat Intan Jaya, Rabu (24/1/2024).
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan konflik di Kabupaten Intan Jaya untuk segera dihentikan. Sebab konflik ini mengakibatkan situasi stabilitas keamanan di daerah tersebut terganggu hingga berimbas kepada masyarakat.
“Mari kita sudahi permasalahan yang terjadi disana. Lalu mari kita bersama-sama untuk hidup damai dan mendukung pemerintah untuk kembali membangun Intan Jaya agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” katanya.
Ia menerangkan imbas permasalahan disana mengakibatkan tidak adanya penerbangan, hingga mengakibatkan kebutuhan pangan mulai menipis. Dari pertemuan itu ada beberapa poin telah disepakati dan ditandatangani bersama, dengan tujuan agar konflik ini dihentikan.
“Kita tak boleh biarkan permasalahan ini berkepanjangan. Itu sebabnya kami menggelar rapat dan membuat kesepakatan bersama,” katanya.
Adapun kesepakatan yang telah dibuat, kata Ribka Haluk, pertama bersepakat agar unsur Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya (Pj. Bupati, DPRD, Tokoh Masyarakat dan seluruh ASN Kabupaten Intan Jaya) untuk berada di Intan Jaya untuk menyelesaikan permasalahan. Kedua berkomitmen untuk mendorong terdistribusinya kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.
“Ketiga Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berkomitmen untuk mendorong terdistribusinya logistik Pemilu Tahun 2024 ke Kabupaten Intan Jaya. Keempat berkomitmen untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” jelasnya.
“Terakhir poin kelima Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama TNI-POLRI dan Masyarakat (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda) berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Intan Jaya,” pungkasnya.
Ribka Haluk menambahkan untuk mengenai isu Tambang Blok Wabu hal itu sudah selesai. Diharapkan tak ada lagi pihak-pihak yang menggiring opini sehingga membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat.
“Sekali lagi saya tegaskan, kami selaku Pj Gubernur dan Pj Bupati Intan Jaya, tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun mengenai Blok Wabu. Jadi saya harap, mari kita setop isu-isu hoax yang berimbas menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kini mari kita bersatu untuk membangun Papua Tengah terlebih khusus di Intan Jaya,” ucapnya.
